KediriNews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri terus mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dengan berbagai langkah strategis. Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah pengalokasian dana cadangan secara bertahap untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemilu. Dalam rangka sosialisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU menggelar Media Gathering III di Ewok Cafe, Jalan Kawi, Kota Kediri, pada Minggu (13/10/2024) malam.
Acara ini dihadiri oleh Ketua KPU Kota Kediri, Reza Cristian, beserta jajaran komisioner dan diikuti oleh puluhan jurnalis lokal. Reza menjelaskan bahwa persiapan Pilkada Serentak 2024 telah berjalan sesuai rencana, termasuk proses pencetakan surat suara yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024 di percetakan Temprina Nganjuk. Pencetakan surat suara akan diawasi secara ketat oleh KPU, Bawaslu, dan pihak kepolisian.
“Desain surat suara sudah mendapatkan persetujuan, dan proses pencetakan segera dimulai. Kami juga menyediakan tambahan cadangan sebanyak 2 persen dari jumlah daftar pemilih tetap untuk antisipasi,” ujar Reza.
Selain itu, Reza juga menjabarkan jadwal debat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri, yang mempertemukan pasangan calon Vinanda Prameswati – KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim) dengan pasangan Ferry Silviana Feronica – Regina Nadya Suwono. Debat pertama akan digelar pada 1 November 2024, setelah semula dijadwalkan pada 30 Oktober namun harus diundur karena bentrok dengan agenda KPU Provinsi Jawa Timur.
“Kami telah menjadwalkan dua debat, yang pertama pada 1 November dan yang kedua pada 20 November. Meski ada kesempatan untuk tiga kali debat, namun karena waktu yang terbatas, kami hanya melaksanakan dua kali debat,” tambah Reza.
Dalam acara tersebut, hadir dua narasumber, yakni Wahyudi, mantan Komisioner KPU Kota Kediri, dan Hari Tri Wasono, jurnalis senior. Wahyudi menekankan pentingnya kerjasama yang solid antara KPU dan media untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mudah diakses, guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada.
“KPU dan media harus bersinergi agar seluruh informasi terkait Pilkada dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat,” kata Wahyudi.
Senada dengan Wahyudi, Hari Tri Wasono juga menekankan peran vital media dalam menjaga keseimbangan dan objektivitas berita terkait Pilkada, agar masyarakat dapat membuat pilihan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat.
Berdasarkan evaluasi dari Pilkada sebelumnya, KPU Kota Kediri mengambil kebijakan pengalokasian dana cadangan secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemangkasan belanja publik yang sering terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada sebelumnya.
Erfin Fatoni, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Kediri, menjelaskan bahwa pola bertahap ini merupakan hasil evaluasi dari Pilkada sebelumnya. “Dulu pencadangan hanya dilakukan dua tahun, sehingga banyak belanja publik yang harus dipangkas. Strategi sekarang lebih meringankan kami di 2029,” tambahnya.
Selain soal anggaran, Mas Dhito juga menyampaikan pesan politik yang menegaskan integritasnya. “Saya bukan tipikal orang yang kalau berjanji ngomong A terus hasilnya B, jadi kalau A ya A. Saya sampaikan di depan forum saya gak akan mengajukan keluarga saya, saya gak akan majukan siapa-siapa ya,” tegasnya.
Pernyataan ini dianggap mencerminkan komitmen Mas Dhito untuk menjaga netralitas politik dan menghindari praktik dinasti dalam kontestasi Pilkada mendatang.
BPKAD juga memastikan pengelolaan dana Pilkada dilakukan secara akuntabel. Erfin Fatoni menyebut, pada Pilkada sebelumnya terdapat sisa anggaran sekitar Rp18 miliar dari KPU yang dikembalikan ke Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai pendapatan lain-lain Pemda.
Dengan hadirnya Raperda Dana Cadangan ini, Pemkab Kediri optimistis pelaksanaan Pilkada 2029 dapat berjalan lancar tanpa harus memangkas program pelayanan publik. Kebijakan mencicil anggaran diharapkan menjadi model tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat dan berkelanjutan.
