Dalam beberapa waktu terakhir, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito mengambil langkah tegas terkait proyek pembangunan jalan kabupaten. Insiden ini bermula dari sidak yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kediri, Antox Prapungka Jaya, yang menemukan kualitas pengerjaan proyek peningkatan jalan di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, yang dinilai asal-asalan.
Menurut Antox, proyek yang seharusnya dikerjakan sepanjang 230 meter hanya dikerjakan 200 meter saja. Hal ini membuatnya merasa kecewa dan marah. “Jalan ini sepanjang 230 (meter) cuman dikerjakan 200 meter. Nah, ini artinya kan di dalam melaksanakan ini kan sudah menyimpang dari RAB,” ujar Antox saat memberi keterangan kepada awak media.
Selain itu, Antox juga menemukan masalah pada kualitas pengerjaan proyek. Ia menyebutkan bahwa kerapian pada kanan kiri jalan serta kualitas aspal tidak memenuhi standar. “Tadi pelaksana maupun pengawas dan konsultannya mengakui ini juga enggak benar, termasuk kualitasnya aspal,” tambahnya.
Antox menegaskan bahwa proyek tersebut dibiayai oleh uang rakyat yang dihimpun melalui APBD Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, ia berharap agar ke depannya, pihak dinas PUPR tidak lagi menggunakan jasa kontraktor yang telah menyalahi bestek pengerjaan.
“Ini menjadi PR (Dinas PUPR Kabupaten Kediri) untuk ke depannya, baik pelaksana maupun konsultan kalau pekerjaan seperti ini jangan dipakai lagi,” tegas Antox.
Sementara itu, Sunar selaku pihak pelaksana lapangan berjanji akan segera melakukan revisi dan perbaikan pelaksanaan proyek. “Nanti segera satu apa dua hari ini segera diperbaiki atau direvisi gitu,” ujarnya.
Mas Dhito sendiri menunjukkan kekesalannya terhadap kualitas proyek jalan yang tidak sesuai standar. Ia meminta Dinas PUPR Kabupaten Kediri untuk lebih fokus pada penanganan jalan kabupaten. “Saya minta di 2025 dan yang akan datang, jalan kabupaten diselesaikan dulu. Prioritas kita jalan kabupaten diselesaikan,” ucap Mas Dhito.
Dengan kondisi ini, Mas Dhito memutuskan untuk menghentikan proyek jalan yang dinilai asal-asalan dan memastikan bahwa semua proyek yang dikerjakan sesuai dengan standar dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
