KediriNews.com – Pada hari Jumat, 1 Desember 2025, sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Aksi ini berlangsung setelah hasil perhitungan suara Pilkada 2025 yang dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap proses penghitungan dan transparansi.
Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis dan pemuda, memprotes dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah membakar ban di depan kantor KPU sebagai simbol protes terhadap ketidaktransparanan dan keraguan terhadap hasil pemilu. Aksi ini berlangsung dengan kondusif namun tetap menunjukkan sikap tegas terhadap isu-isu yang dianggap merugikan masyarakat.
“Kami tidak bisa diam melihat bagaimana hasil pilkada diproses secara tidak jelas. Kami ingin keadilan ditegakkan,” ujar salah satu peserta aksi, seperti dikutip dari laporan SuaraJakarta.id.
Tuntutan Massa Terhadap KPU
Aksi demo ini didasarkan pada beberapa tuntutan utama yang diajukan oleh massa. Mereka meminta KPU untuk segera memberikan transparansi terkait hasil Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah PSU yang telah lama tertunda. Dalam konteks Pilkada Kediri 2025, dana hibah PSU mencapai angka yang sangat besar, sehingga kebutuhan akan akuntabilitas menjadi penting.
Selain itu, massa juga menuntut agar KPU segera mengumumkan hasil perhitungan suara secara lengkap dan terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mempercayai proses demokrasi yang sedang berlangsung.
- Meminta KPU untuk segera memberikan transparansi terkait hasil LPJ Dana Hibah PSU.
- Mendesak KPU untuk mengumumkan hasil perhitungan suara secara lengkap dan terbuka.
- Mengajukan permohonan agar sisa anggaran hibah yang tersisa dikembalikan ke Kas Daerah.
- Meminta Kejaksaan Negeri untuk mengusut dugaan korupsi pada anggaran hibah.
Peran Media dan Pengawasan Publik
Pengawasan publik terhadap proses pemilu menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga integritas demokrasi. Seperti yang disampaikan oleh Calon Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, bahwa tim pemenangan harus terus mengawal hasil perhitungan suara. Ia menekankan pentingnya keamanan distribusi surat suara agar tidak terjadi pencurian suara yang merugikan pasangan calon.
“Kami memastikan bahwa semua proses dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya dalam press conference di kediamannya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada lawan jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama kontestasi.
Reaksi dari Pihak Berwenang
Menanggapi aksi massa tersebut, pihak KPU Kecamatan Ngasem mengklaim bahwa mereka sedang melakukan pengecekan terhadap semua dokumen dan laporan yang diperlukan. Namun, sampai saat ini belum ada informasi resmi yang diberikan kepada masyarakat mengenai status terkini dari hasil perhitungan suara.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kediri juga dilaporkan sedang meninjau laporan-laporan yang masuk terkait dugaan kecurangan dalam pemilu. Dengan adanya tuntutan dari masyarakat, diharapkan proses hukum dapat segera dilakukan guna menegakkan keadilan.
Penutup
Aksi demo yang berlangsung di depan KPU Kecamatan Ngasem merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung. Dengan adanya protes dan tuntutan yang diajukan, diharapkan pihak berwenang dapat segera bertindak untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penyelenggaraan pilkada.
