KediriNews.com – Sebuah video yang menunjukkan kejadian pembagian amplop di Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, beredar luas di media sosial pada 26 November 2025. Video tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama setelah dikaitkan dengan praktik politik uang atau serangan fajar dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sedang berlangsung.

“Video ini menunjukkan adanya dugaan tindakan yang melanggar aturan pemilu,” ujar salah satu warga setempat yang tidak ingin disebutkan namanya. “Saya melihat beberapa orang membagikan amplop kepada warga, dan itu sangat mengkhawatirkan.”

Peristiwa yang Menghebohkan

Kejadian ini terjadi di tengah masa kampanye Pilkada 2025, yang telah memicu banyak isu tentang politik uang. Menurut informasi awal, video tersebut difilmkan oleh seorang warga yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah orang berpakaian rapi membagikan amplop berisi uang kepada warga. Meski belum ada konfirmasi resmi dari penyelenggara pemilu, kejadian ini menjadi perhatian serius bagi aparat pengawas pemilu.

“Kami sedang melakukan investigasi terkait kejadian ini,” kata Ketua Bawaslu Kota Kediri, Suryadi, saat dihubungi via telepon. “Jika terbukti melanggar, pelaku akan mendapat sanksi sesuai undang-undang.”

Penyebab dan Dampak Serangan Fajar

Serangan fajar, istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih, merupakan masalah yang sering muncul dalam pemilu. Praktik ini dilakukan dengan tujuan memperoleh dukungan secara instan, terutama dari kalangan pemilih yang kurang terdidik atau tinggal di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar 72% pemilih dalam pemilu 2019 dan 2020 menerima uang atau barang dari peserta pemilu tanpa dilaporkan ke penyelenggara. Hal ini menunjukkan bahwa praktik serangan fajar masih marak terjadi.

Dampak dari praktik ini sangat merugikan proses demokrasi. Pertama, kualitas pemilu menurun karena pemilih tidak lagi memilih berdasarkan visi dan program calon, tetapi karena insentif materi. Kedua, praktik ini meningkatkan ketidakadilan antara partai besar dan kecil, karena hanya partai yang memiliki dana lebih besar yang bisa melakukan serangan fajar. Ketiga, kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi juga berkurang, karena masyarakat merasa suara mereka dapat dibeli.

Upaya Penanggulangan

Untuk mengatasi masalah ini, KPK dan Bawaslu terus menggelar kampanye anti-serangan fajar. Salah satunya adalah kampanye “Hajar Serangan Fajar”, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik politik uang.

Beberapa langkah yang bisa diambil masyarakat antara lain:

Tolak dan Hindari: Jangan menerima pemberian yang mengarah ke serangan fajar.
Laporkan: Laporkan tindakan serangan fajar ke Bawaslu atau Panwaslu setempat.
Sebarluaskan Kampanye Anti Serangan Fajar: Dukung gerakan ini dengan menyebarluaskan informasi melalui media sosial.

Langkah Konkret untuk Mencegah Serangan Fajar

Selain edukasi masyarakat, penegakan hukum juga sangat penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sanksi untuk pelaku serangan fajar cukup berat. Misalnya, Pasal 515 UU Pemilu menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja memberikan uang atau barang kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya dipidana maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 36 juta.

Selain itu, transparansi dana kampanye juga harus diperketat. Partai dan calon yang terlibat dalam politik uang harus bertanggung jawab atas sumber dana yang mereka gunakan.

Kesimpulan

Serangan fajar adalah ancaman serius terhadap kualitas demokrasi. Meskipun praktis dan efektif dalam jangka pendek, dampaknya terhadap legitimasi pemilu dan kepercayaan publik sangat besar. Untuk menjaga kualitas demokrasi, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat, pendidikan pemilih yang lebih baik, serta pengawasan yang lebih intensif terhadap proses kampanye dan pemilu. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa pemilu tetap menjadi sarana yang sah dan adil dalam memilih pemimpin yang berkompeten dan memiliki integritas.