Lead:
Rumah Perlindungan Hak Anak (RPH) Kediri kini menjadi contoh inovasi dalam membangun lingkungan yang ramah anak. Kehadiran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menunjukkan bahwa pemerintah pusat sangat mendukung upaya Kota Kediri dalam menjaga hak-hak anak. Dengan berbagai program sosial dan pendekatan holistik, Kediri terus membuktikan komitmennya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.
Body:
Pemkot Kediri telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk memastikan kebutuhan anak yatim dan anak terlantar terpenuhi. Salah satunya adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025 kepada 1.241 anak yatim di Kota Kediri. Acara tersebut digelar di halaman Balai Kota dan berlangsung meriah, dengan antusiasme tinggi dari para penerima bantuan.
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menyampaikan bahwa acara ini bukan hanya agenda seremonial, tetapi bagian dari upaya jangka panjang mewujudkan kota yang ramah anak. “Hari ini 1.241 anak yatim hadir, dan kehadiran Panjenengan sedoyo membuat halaman Balai Kota dipenuhi keceriaan, semangat positif, dan harapan untuk masa depan,” ujarnya.
Menurut Vinanda, perhatian terhadap anak yatim menjadi salah satu fokus pembangunan Kota Kediri, terutama dalam menciptakan ruang tumbuh yang aman, nyaman, dan setara bagi semua anak. Ia juga menitipkan pesan kepada anak-anak agar tetap berani bermimpi dan tekun mengejar cita-cita, sementara para orang tua atau pendamping diminta memanfaatkan bantuan secara bijaksana untuk kebutuhan utama anak.
Selain BLT, Pemkot Kediri juga melaksanakan sejumlah program sosial pendukung, mulai dari pendampingan sosial, rehabilitasi, penguatan anak dan keluarga, hingga penanganan anak terlantar yang terus berjalan sepanjang tahun.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttaqin, menjelaskan bahwa penyaluran BLT ini merupakan bagian dari program perlindungan anak yang telah berjalan konsisten setiap tahun. “Tahun 2025 ini Pemerintah Kota Kediri memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp600 ribu kepada 1.241 anak. Semua anggaran bersumber dari DBHCHT dan memang kami fokuskan untuk kebutuhan dasar mereka,” jelas Imam.
Imam menambahkan, Dinsos juga terus berkoordinasi dengan keluarga, kerabat, dan masyarakat untuk membangun ekosistem Kota Kediri yang semakin ramah anak. Hingga acara berakhir, anak-anak beserta pendamping masih tampak memenuhi area Balai Kota, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap penyaluran bantuan sekaligus rangkaian program sosial yang disiapkan pemerintah.
Background:
Peran penting Pemerintah Pusat dalam memperkuat kebijakan perlindungan anak tidak bisa dikesampingkan. Menteri PPPA, Arifah Fauzi, dalam beberapa kesempatan menggarisbawahi pentingnya pengembangan anak usia dini sebagai prioritas utama. Dalam International Symposium Early Childhood Education and Development (ECED) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI), ia menegaskan bahwa intervensi pada anak usia dini dapat memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia.
Selain itu, dalam Seminar Pesantren Ramah Anak yang diikuti para santriwati Pondok Pesantren Lirboyo, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi anak-anak, khususnya santri. Berdasarkan data DP3AP2KB Kota Kediri, hingga tahun 2025 tercatat 42 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkat dari 33 kasus pada tahun sebelumnya.
Closing:
Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, serta partisipasi aktif masyarakat, Kediri terus memperkuat sistem perlindungan anak. Program seperti BLT DBHCHT dan penyelenggaraan seminar pesantren ramah anak menunjukkan bahwa kota ini tidak hanya berkomitmen pada kebijakan, tetapi juga pada implementasi yang nyata. KemenPPPA pun turun tangan untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan penuh kasih sayang.
