KediriNews.com – Peristiwa kericuhan di kampus Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al-Banjari (MAB) Banjarmasin menjadi sorotan publik setelah ribuan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi terhadap rektorat pada 10 Desember 2025. Demonstrasi ini dilakukan untuk menuntut transparansi dalam pengelolaan Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang dinilai tidak jelas mekanismenya dan berpotensi memberatkan mahasiswa.
Massa aksi yang terdiri dari berbagai fakultas dan organisasi kemahasiswaan menggelar demo di depan gedung rektorat Uniska, dengan tuntutan utama adanya kejelasan sistem pembayaran UKT serta penggunaan dana yang lebih akuntabel. Aksi ini dimulai sejak pagi hari, dengan ratusan mahasiswa membawa spanduk dan poster yang mempertanyakan kebijakan UKT yang diberlakukan oleh pihak kampus.
“Kami menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan UKT. Saat ini belum ada mekanisme verifikasi yang jelas,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa yang turut dalam aksi tersebut. “Selain itu, kami juga menuntut pencairan iuran kemahasiswaan yang sudah seharusnya digunakan untuk kepentingan mahasiswa.”
Aksi ini bukanlah pertama kalinya terjadi di Uniska. Sebelumnya, pada tahun 2021, Komisi X DPR RI memberikan bantuan beasiswa KIP dan UKT kepada mahasiswa Uniska, yang diharapkan dapat meringankan beban finansial mereka. Namun, masalah transparansi tetap menjadi isu yang terus muncul, terutama dalam penerapan sistem UKT yang dinilai tidak merata.
Rektor Uniska MAB, Assoc. Prof. Dr. H. Mohammad Zainul, sebelumnya pernah menyampaikan bahwa UKT diberlakukan sebagai bentuk kesetaraan dalam pendidikan, namun hal ini tidak sepenuhnya memuaskan para mahasiswa. Beberapa di antaranya bahkan menyebut bahwa sistem UKT hanya cocok untuk delapan semester, sedangkan banyak mahasiswa menghabiskan lebih dari sembilan semester untuk menyelesaikan studi.
[IMAGE: Uniska Mahasiswa Demo Rektorat Transparansi UKT]
Menurut Dina Yumadila, mahasiswi Fisip Uniska, beasiswa UKT sangat penting bagi mahasiswa yang terdampak pandemi. “Bantuan ini bagus untuk para mahasiswa yang terdampak pandemi. Pastinya ya untuk membayar UKT, karena di masa pandemi saat ini agak susah untuk mendapatkan uang,” katanya.
Namun, ketidakpuasan terhadap sistem UKT tetap menjadi isu utama. Massa aksi menilai bahwa pengelolaan dana UKT tidak cukup transparan dan kurang berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Hal ini membuat mahasiswa merasa diperlakukan tidak adil, terlebih jika mereka harus membayar biaya kuliah yang tinggi tanpa mendapat layanan yang sesuai.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menuntut akses fasilitas selama 24 jam dan pencairan iuran kemahasiswaan yang lebih cepat. Mereka berharap pihak kampus bisa lebih responsif terhadap aspirasi mahasiswa, sehingga kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak pada kepentingan mahasiswa.
Sejumlah mahasiswa mengungkapkan kekecewaan terhadap jawaban yang diberikan oleh rektorat. “Seharusnya terjadi perubahan sistem pembayaran kuliah untuk mahasiswa semester 9, karena sistem UKT ini sebetulnya hanya diperuntukkan untuk 8 semester saja dan dinilai tidak relevan lagi,” ujar salah satu peserta aksi.
Aksi ini mencerminkan kegelisahan mahasiswa terhadap sistem pendidikan yang dianggap tidak adil dan tidak transparan. Meskipun beberapa pihak berharap kebijakan UKT akan segera direvisi, hingga saat ini masih belum ada kejelasan dari pihak kampus. Mahasiswa tetap bersikeras untuk terus menuntut hak mereka, agar sistem pendidikan di Uniska bisa lebih adil dan berkelanjutan.
