, PATI – Anggota Komisi V DPR RI Haryanto melakukan peninjauan lapangan di sejumlah titik tanggul kritis Sungai Widodaren, Kecamatan Batangan, Pati, Kamis (8/1/2026).
Dalam peninjauan ini, Haryanto menggandeng Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Sudarto, beserta jajarannya guna melihat anatomi kerusakan tanggul secara teknis.
Kunjungan ini bertujuan mencari solusi konkret atas masalah banjir yang telah bertahun-tahun menghantui warga di wilayah tersebut.
Mereka memeriksa titik-titik tanggul yang kritis, yang selama ini kerap menjadi penyebab banjir, terutama di wilayah Desa Ketitang Wetan dan Raci.
Haryanto menjelaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan oleh para kepala desa dan masyarakat terdampak.
Menurutnya, koordinasi dengan BBWS diperlukan agar penanganan sungai bisa dilakukan secara komprehensif.
Haryanto menjelaskan, dirinya kerap menerima keluhan dari Kepala Desa Ketitang Wetan, Kepala Desa Raci, dan masyarakat terkait banjir yang sering terjadi.
“Kemudian Bu Kades (Raci) dan Pak Kades (Ketitang Wetan) bikin surat ke Pak Kepala Balai, kemudian kami menghubungi, dan akhirnya hari ini direspon. Dan nanti dalam waktu dekat akan diadakan penanganan sementara pakai bronjong,” ujar dia.
Haryanto berharap kehadiran teknis dari pusat dapat memberikan jalan keluar yang selama ini dinanti warga.
Dia berharap, selain penanganan darurat, nantinya pemerintah juga bisa menganggarkan penanganan permanen agar tidak lagi terjadi banjir terus-menerus.
“Mudah-mudahan kehadiran Pak Kepala Balai ini nanti bisa meminimalkan persoalan banjir di Sungai Widodaren dan menjawab keluhan masyarakat,” tandas Haryanto.
Kepala BBWS Pemali Juana, Sudarto, mengungkapkan bahwa kondisi Sungai Widodaren saat ini memang menyimpan kerentanan yang tinggi secara teknis.
Aliran sungai yang berbelok-belok disertai penampang yang menyempit membuat sungai tidak mampu menampung debit air kiriman dari hulu saat hujan deras.
Sudarto memastikan pihaknya akan segera mengambil langkah darurat.
Untuk penanganan darurat tahun ini, pihaknya akan memfokuskan pemasangan bronjong pada beberapa tikungan sungai yang kondisinya sudah sangat kritis.
“Untuk penanganan darurat, kami akan melaksanakan nanti dengan bronjong di beberapa tikungan di spot-spot yang memang jadi prioritas dan sudah sangat kritis. In syaa Allah tahun ini juga kami laksanakan melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan,” jelas Sudarto.
Selain mengambil langkah darurat, pihaknya juga akan melaksanakan studi untuk merumuskan langkah penanganan permanen yang terbaik.
“Nanti juga kami akan minta masukan, terutama dari Pemda dan masyarakat,” ucap dia.
Lebih lanjut, Sudarto menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ia mendorong adanya perubahan budaya masyarakat dan tata guna lahan di hulu.
Ia menyoroti pentingnya konsep Zero Delta Q, yakni upaya meminimalkan air yang masuk ke sungai melalui pembuatan sumur resapan atau kolam tampungan di setiap rumah warga.
Dia mencontohkan, jika satu rumah bisa membuat kolam atau area resapan dua meter kubik saja, jika dikali satu juta rumah totalnya sudah dua juta meter kubik.
Besaran itu menurut Sudarto sudah lumayan untuk mengendalikan dan mengurangi aliran permukaan yang masuk ke sungai.
“Selain mengendalikan banjir, air tadi meresap ke tanah akan menjadi tabungan kita saat musim kemarau. Jadi mengantisipasi kekeringan juga. Ini harus dilakukan dengan kesadaran bersama. Saya minta nanti Pemda untuk menyosialisasikan seperti itu. Setiap rumah itu buatlah tampungan-tampungan,” papar dia.
Sudarto juga mengingatkan masyarakat untuk berhenti membuang sampah ke sungai.
Dia menjelaskan bahwa biaya normalisasi (pengerukan) sungai sangatlah besar dan tidak akan efektif jika sampah terus menumpuk.
“Pemerintah, kan, juga tidak mungkin akan melakukan normalisasi terus-menerus karena biayanya besar. Misalnya digali sekali, nanti tiga-empat bulan kemudian banjir datang lagi, (sedimentasi) numpuk lagi,” kata dia.
Kepala Desa Ketitang Wetan, Ali Muntoha, menyebutkan bahwa setidaknya ada 8 hingga 9 titik tanggul yang kondisinya sangat memprihatinkan.
Ali Muntoha menceritakan betapa lelahnya warga menghadapi siklus bencana ini.
“Dari tahun ke tahun masalahnya sama. Satu titik diperbaiki, titik sebelahnya jebol lagi. Begitu terus,” ungkapnya.
Dampak dari jebolnya tanggul ini tidak main-main. Ali menjelaskan bahwa jika tanggul jebol, maka hampir seluruh desa akan tergenang air. Karena itu, ia mewakili warga sangat berharap pemerintah pusat bisa memberikan penanganan permanen.
Baginya, penanganan darurat memang menolong, namun kepastian jangka panjanglah yang akan membuat warga bisa tidur nyenyak saat hujan turun deras.
“Harapan kami ada perhatian dari Pemerintah Pusat untuk penanganan tanggul permanen. Karena memang musibah banjir ini sudah menjadi langganan di desa kami sejak dulu,” tandas dia. (mzk)
