KediriNews.com – Di tengah musim tanam yang semakin mendekat, petani di Kecamatan Kunjang mengeluhkan ketersediaan pupuk bersubsidi yang tidak stabil. Pada 5 Desember 2025, sejumlah kios penjualan pupuk di wilayah tersebut terpaksa membuka paksa pintu toko karena stok habis, sementara para petani menunggu antrean panjang untuk memperoleh bahan pokok pertanian ini.
“Kami sudah menunggu sejak pagi, tapi sampai siang hari pun stok pupuk belum juga tiba. Ini sangat mengganggu rencana tanam kami,” ujar Suryadi, salah satu petani di Desa Ngasem, Kecamatan Kunjang, kepada wartawan.
Menurut data dari Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, hingga akhir November 2025, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 78 persen dari total alokasi. Namun, distribusi masih tidak merata, terutama di daerah pedesaan seperti Kecamatan Kunjang.
“Masalah utamanya adalah sistem distribusi yang tidak efisien. Kami sedang berupaya memperbaiki mekanisme pengiriman agar lebih tepat sasaran,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, Arifin.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah menerapkan sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) secara elektronik untuk memastikan bahwa setiap kelompok tani menerima pupuk sesuai kebutuhan. Namun, pelaksanaannya masih dianggap kurang optimal oleh sebagian petani.
Suryadi menjelaskan, “Kami sudah mendaftar melalui e-RDKK, tapi ternyata stoknya tetap tidak cukup. Mungkin sistem ini belum bisa mengakomodasi semua kebutuhan.”
Selain itu, masalah infrastruktur dan logistik juga menjadi kendala. Beberapa desa di Kecamatan Kunjang masih kesulitan mengakses jalan yang layak, sehingga pengiriman pupuk sering terhambat. Hal ini memperparah ketimpangan dalam distribusi pupuk antar wilayah.
Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri mengklaim sedang memperkuat koordinasi dengan produsen pupuk dan distributor untuk memastikan ketersediaan pupuk di tingkat desa. Namun, petani masih merasa tidak puas dengan respons yang diberikan.
“Kami harap pemerintah bisa lebih proaktif dalam menangani masalah ini. Jangan hanya berbicara tentang perbaikan sistem, tapi juga memberikan solusi nyata,” tambah Suryadi.
Di sisi lain, pemerintah pusat telah mengalokasikan pupuk bersubsidi tahun 2025 sebanyak 9,55 juta ton, dengan nilai Rp 44 triliun untuk 14,9 juta petani penerima. Meski demikian, penggunaan pupuk organik dan pemupukan berimbang juga mulai digencarkan sebagai alternatif untuk meningkatkan kesuburan lahan.
“Kami terus dorong penggunaan pupuk organik dan pendekatan pertanian berkelanjutan. Ini bukan hanya untuk menghemat biaya, tapi juga menjaga kualitas tanah,” ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, Arifin.
Meskipun begitu, bagi petani kecil seperti Suryadi, keberadaan pupuk bersubsidi tetap menjadi prioritas utama. Tanpa pupuk yang cukup, hasil panen akan sulit dicapai, dan kehidupan ekonomi petani akan terganggu.
“Kami hanya ingin pupuk yang murah dan mudah didapat. Tidak perlu banyak aturan, cukup pastikan bahwa kami bisa memperolehnya tanpa harus menunggu lama,” ujarnya.
Kehadiran pupuk bersubsidi yang tidak stabil terus menjadi isu penting di kalangan petani. Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan, masih ada celah yang perlu ditutup agar semua petani dapat merasakan manfaatnya secara merata.
