KediriNews.com – Kekeringan yang melanda wilayah Kecamatan Mojo di Kabupaten Mojokerto telah memicu warga setempat untuk mulai membeli air bersih sejak 22 Juni 2025. Fenomena ini terjadi akibat musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dan intensif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini membuat sumber air alami seperti sungai dan mata air mengalami penurunan debit yang signifikan.
“Sebelumnya, warga masih bisa mengambil air dari sumber alami. Namun, sekarang air tersebut sudah sangat sedikit dan bahkan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar salah satu warga, Siti Rohmawati, kepada media lokal. “Kami harus membeli air dari toko atau agen agar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga.”
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, sebanyak 6.469 jiwa dari 2.292 kepala keluarga di tiga desa terdampak langsung kekeringan. Wilayah paling parah adalah Desa Kunjorowesi dengan 1.912 jiwa, Desa Manduro Manggung Gajah di Kecamatan Ngoro dengan 2.565 jiwa, serta Desa Duyung di Kecamatan Trawas dengan 1.992 jiwa.
Penyebab Kekeringan
Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), awal musim kemarau tahun 2025 telah dimulai sejak April dan akan berlangsung secara bertahap hingga Agustus. BMKG juga memprediksi bahwa musim kemarau tahun ini akan lebih singkat dari biasanya di sebagian besar wilayah Indonesia. Namun, beberapa daerah seperti Jawa bagian tengah hingga timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku diperkirakan mengalami puncak kekeringan pada Agustus.
“Suhu muka laut di wilayah Indonesia cenderung lebih hangat dari normal dan diperkirakan bertahan hingga September,” kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati. “Hal ini dapat memengaruhi cuaca lokal di Indonesia.”
Solusi Darurat
Untuk mengantisipasi kondisi ini, BPBD Mojokerto mulai mendistribusikan air bersih sejak 29 Juli hingga 1 September 2025. Bantuan ini menggunakan anggaran APBD 2025 sebesar Rp135 juta untuk menyediakan 300 tangki air, masing-masing dengan harga Rp150 ribu dari PDAM.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Mojokerto, Abdul Khakim, menjelaskan bahwa droping air difokuskan ke titik-titik penampungan desa agar warga bisa lebih mudah mengambil air.
“Ada tiga wilayah yang rawan kekeringan, yakni Desa Kunjorowesi, Manduro, dan Duyung. Warga sangat bergantung pada sumber alam, tapi saat ini tidak mencukupi. Jadi droping air menjadi solusi darurat,” jelasnya.
Dampak pada Masyarakat
Kekeringan ini menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Banyak warga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih, sementara petani menghadapi kesulitan dalam mengairi tanaman mereka. Bahkan, sejumlah desa yang sebelumnya kaya akan sumber air kini mengalami kekeringan yang luar biasa.
Selain itu, kondisi ini juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di daerah dataran tinggi seperti Trawas. Oleh karena itu, BPBD Mojokerto terus memperkuat upaya mitigasi bencana dengan memperhatikan kesiapsiagaan dan pengelolaan sumber daya air.
Rekomendasi dari BMKG
BMKG merekomendasikan beberapa langkah penting untuk menghadapi musim kemarau 2025. Di sektor pertanian, disarankan untuk melakukan penyesuaian jadwal tanam sesuai prediksi awal musim kemarau di tiap wilayah, pemilihan varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan, serta optimalisasi pengelolaan air untuk mendukung produktivitas pertanian.
Di sektor kebencanaan, peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla menjadi hal yang sangat krusial, terutama di wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau dengan sifat normal hingga lebih kering dari biasanya.
Pemantauan dan Pengembangan
BMKG terus memperbarui data perkembangan musim kemarau hingga transisi kembali ke musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada September melalui portal resmi, media sosial, dan sistem peringatan dini mereka. Pemerintah kabupaten/kota juga diminta untuk mengintegrasikan informasi prakiraan dasarian, potensi banjir, hari tanpa hujan, dan peringatan dini cuaca-iklim BMKG ke dalam rencana operasi lintas sektor demi mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat.
Kesimpulan
Kekeringan yang melanda Kecamatan Mojo menunjukkan betapa rentannya wilayah-wilayah dataran tinggi terhadap perubahan iklim. Meskipun BPBD Mojokerto telah mengambil langkah-langkah darurat, masyarakat tetap membutuhkan bantuan jangka panjang untuk mengatasi masalah ini. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan kekeringan tidak lagi menjadi ancaman serius bagi kehidupan sehari-hari.
