Berdasarkan data terbaru, jumlah rumah tidak layak huni di Kediri mencapai ribuan unit. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah tersebut, baik melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kementerian PUPR maupun dana APBD setempat. Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan kebutuhan, Mas Dhito menyatakan bahwa penanganan RTLH harus lebih terarah dan efektif.
“Mas Dhito meminta agar penanganan RTLH dilakukan secara tuntas per desa,” ujar seorang pejabat di lingkungan Pemkab Kediri. “Tidak lagi menyebar seperti sebelumnya, tetapi fokus pada satu desa hingga seluruh rumah di desa itu layak huni.”
Dalam rangka menyukseskan program ini, Mas Dhito juga mengajak kolaborasi antara pihak pusat dan daerah. Program BSPS dari Kementerian PUPR digunakan untuk rehab rumah kategori berat, sementara dana APBD digunakan untuk rehab kategori ringan dan sedang. Dengan pendekatan ini, diharapkan semua rumah yang tidak layak huni bisa diperbaiki secara bertahap.
Selain itu, Mas Dhito juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengajuan dan pelaksanaan bantuan. Setiap penerima bantuan akan didampingi oleh petugas lokal agar dapat memahami hak dan kewajibannya. Selain itu, pemerintah juga menggandeng lembaga hukum untuk memastikan penggunaan dana bantuan sesuai aturan.
“Setiap penerima bantuan harus membuat proposal rencana pembelanjaan dan diarahkan untuk fokus pada bagian-bagian rumah yang paling rusak, seperti lantai, atap, dan dinding,” jelas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri. “Pendamping akan membantu menentukan prioritas, sehingga dana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.”
Mas Dhito juga menegaskan bahwa program bantuan rumah layak huni ini bukan hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga merupakan bentuk dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya rumah yang layak huni, diharapkan masyarakat bisa hidup lebih nyaman dan sejahtera.
“Bantuan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjadikan Kediri sebagai kabupaten yang lebih baik dan sejahtera,” kata Mas Dhito. “Kami berharap dengan program ini, warga kurang mampu bisa merasakan manfaatnya secara langsung.”
