Dana Hibah Bermasalah: Kejari Kota Kediri Minta Pengembalian Kerugian Negara Sebelum Juni 2026
Kasus dana hibah bermasalah di Kabupaten Kediri kembali menjadi perhatian masyarakat setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri mengambil langkah tegas dengan melakukan penggeledahan di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kediri. Penyidikan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mengungkap dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan anggaran dana hibah selama periode tahun anggaran 2019 hingga 2021.
Penggeledahan yang berlangsung intensif pada Senin (10/2/2026) dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pidsus Kejari Kabupaten Kediri dan diawasi ketat oleh petugas. Tim penyidik menyisir sejumlah ruangan untuk mencari bukti tambahan, termasuk dokumen-dokumen yang diduga berkaitan erat dengan aliran dana hibah KONI. Dalam keterangan tertulisnya, Kasi Intel Kejari Kabupaten Kediri, Anwar Wibisana, menjelaskan bahwa penggeledahan merupakan tahapan penting dalam penyidikan untuk memperkuat konstruksi perkara.
“Tim penyidik telah mengamankan dokumen dan berkas penting yang berkaitan dengan perkara ini. Semua akan dianalisis untuk memperjelas aliran dana hibah KONI dari 2019 hingga 2021,” ujar Anwar dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).
Dugaan penyelewengan anggaran ini menimbulkan kekhawatiran karena melibatkan dana hibah yang seharusnya digunakan untuk pembinaan atlet dan meningkatkan prestasi olahraga di daerah. Penyidik menduga adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran selama tiga tahun berturut-turut. Langkah penggeledahan ini bertujuan untuk memperkuat pembuktian terkait dugaan penyelewengan anggaran, mencari bukti fisik berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang mencurigakan, serta melengkapi berkas perkara sebelum masuk ke tahap penetapan tersangka.
Pihak Kejari Kabupaten Kediri menegaskan bahwa penyidikan akan dilakukan secara transparan dan profesional. Penggeledahan ini diharapkan dapat membuka tabir dugaan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara di sektor olahraga daerah. Hingga saat ini, tim penyidik masih dalam proses menginventarisir barang bukti yang telah diamankan dari kantor KONI, yang selanjutnya akan dilakukan analisis lebih lanjut oleh tim ahli dan auditor.
Selain kasus dana hibah, masyarakat juga mulai memperhatikan perubahan harga BBM nonsubsidi yang efektif berlaku sejak 10 Juni 2026. Salah satu produk yang mengalami kenaikan signifikan adalah Pertamax, yang naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan harga menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Meski demikian, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap dijual dengan harga yang sama.
Perubahan harga BBM ini dipengaruhi oleh evaluasi harga minyak global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kenaikan harga BBM nonsubsidi diharapkan tidak terlalu memberatkan masyarakat, meskipun pengguna kendaraan yang biasa menggunakan BBM RON 92 mungkin akan mengalami peningkatan pengeluaran. Pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung sektor transportasi serta logistik nasional.
Kasus dana hibah bermasalah di KONI Kabupaten Kediri dan perubahan harga BBM nonsubsidi menunjukkan bahwa isu-isu terkait keuangan negara dan ekonomi masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Kejari Kabupaten Kediri terus berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan secara transparan dan profesional, sementara masyarakat diminta untuk terus memantau informasi resmi mengenai perubahan harga BBM agar bisa menyesuaikan pengeluaran energi dengan lebih bijak.
