Akademisi Kediri Dorong Pemkot Jadikan Kasus Jembatan Brawijaya sebagai Contoh Reformasi Birokrasi

Di tengah perjalanan reformasi birokrasi yang masih berlangsung, akademisi di Kota Kediri mengajukan ide strategis untuk menjadikan kasus Jembatan Brawijaya sebagai episentrum perubahan. Dengan memperhatikan latar belakang dan tantangan yang muncul dari proyek rehabilitasi jembatan tersebut, para ahli menilai bahwa ini menjadi kesempatan emas bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri untuk membuktikan komitmen terhadap transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya.

Jembatan Brawijaya, yang sempat terbakar pada 2024, kini sedang dilakukan rehabilitasi dengan anggaran sebesar Rp3,3 miliar. Proyek ini ditargetkan rampung dalam tiga bulan, tepatnya pada 16 Desember 2025. Namun, sejumlah pertanyaan muncul mengenai tujuan utama dari rehabilitasi ini. Apakah hanya sekadar memperbaiki struktur jembatan, atau justru menjadi alat pencitraan melalui sentuhan arsitektur modern dan nuansa lokal?

Menurut Dr. Suryadi, dosen Ilmu Politik di Universitas Negeri Kediri, kasus Jembatan Brawijaya bisa menjadi pelajaran penting dalam penerapan reformasi birokrasi. “Reformasi bukan hanya tentang perubahan sistem administratif, tetapi juga bagaimana pemerintah dapat bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya.

Dalam hal ini, beberapa aspek penting perlu diperhatikan:

• Transparansi dan partisipasi publik: Proses pengadaan kontraktor untuk proyek ini harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Penggunaan CV Abricons dari Malang, misalnya, memicu pertanyaan apakah proses pemilihan rekanan dilakukan secara kompetitif dan sesuai aturan.

• Efisiensi dan kualitas kerja: Target waktu yang sangat singkat (tiga bulan) membutuhkan koordinasi yang baik antara pihak pelaksana dan instansi terkait. Tidak hanya itu, kualitas pekerjaan harus dijaga agar tidak terjadi masalah serupa seperti pembengkakan anggaran atau ketidakpuasan masyarakat.

• Keseimbangan antara estetika dan fungsionalitas: Meski desain jembatan diberi sentuhan modern dan kearifan lokal, perlu dipastikan bahwa keamanan dan fungsi utamanya tetap terjaga. Masyarakat tidak ingin jembatan hanya menjadi ikon kota tanpa manfaat nyata.

Selain itu, akademisi juga menyoroti pentingnya koordinasi dalam pengelolaan infrastruktur. Saat ini, dua jembatan vital di Kota Kediri, yaitu Brawijaya dan Semampir, sama-sama dalam tahap rehabilitasi. Jika tidak diatur dengan baik, potensi kemacetan di pusat kota bisa terjadi, yang akan berdampak pada kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Reformasi birokrasi tidak bisa diukur hanya dari kebijakan yang dibuat, tapi dari hasil yang dirasakan oleh rakyat,” tambah Dr. Suryadi. “Jika Pemkot Kediri berhasil menyelesaikan proyek ini dengan baik, maka ini bisa menjadi contoh nyata bagaimana birokrasi bisa bekerja lebih baik.”

Dengan demikian, kasus Jembatan Brawijaya tidak hanya menjadi proyek infrastruktur biasa, tetapi juga menjadi ujian bagi komitmen Pemkot Kediri dalam menjalankan reformasi birokrasi. Jika dijalani dengan sungguh-sungguh, proyek ini bisa menjadi awal dari perubahan positif yang berkelanjutan.