Ringkasan Berita:
- Presiden AS Donald Trump menegaskan ambisi untuk menguasai Greenland, menimbulkan dilema bagi Uni Eropa dan NATO yang membela kedaulatan Denmark.
- Sejumlah opsi dipertimbangkan Eropa, mulai dari diplomasi Arktik, sanksi ekonomi, hingga investasi besar di Greenland untuk menandingi pengaruh AS.
- Wacana pengerahan pasukan juga muncul sebagai sinyal komitmen Eropa, meski risiko konfrontasi dengan AS dinilai sangat tinggi.
– Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat perlu menguasai Greenland.
Trump membenarkan klaim tersebut dari sudut pandang keamanan nasional dan memperingatkan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan terhadap wilayah itu, suka atau tidak suka.
Pernyataan ini menempatkan Uni Eropa (UE) dan NATO dalam posisi sulit.
Sebagai informasi, Greenland, yang terletak di Samudra Atlantik Utara, merupakan bagian dari Kerajaan Denmark.
Mengutip situs resmi Kepresidenan Denmark di Dewan Uni Eropa, danish-presidency.consilium.europa.eu, Kerajaan Denmark meliputi Denmark, Greenland, dan Kepulauan Faroe.
Wilayah-wilayah ini disatukan di bawah Keluarga Kerajaan Denmark dan bekerja sama dalam kebijakan luar negeri, pertahanan, dan mata uang.
Namun, baik Greenland maupun Kepulauan Faroe memiliki pemerintahan dan parlemen sendiri yang mengawasi sebagian besar urusan domestik.
Kerajaan Denmark bukan anggota NATO.
Namun, Denmark daratan merupakan anggota NATO dan juga bagian dari Uni Eropa.
Para pemimpin Eropa dengan tegas membela kedaulatan, integritas teritorial, serta hak Greenland dan Denmark untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Namun hingga kini, belum ada strategi yang jelas mengenai bagaimana mencegah Trump, atau bagaimana menanggapi jika ia benar-benar mengambil tindakan.
Berikut sejumlah skenario yang dapat terjadi, seperti dilansir The Guardian.
1. Diplomasi dan Perkuat Keamanan Arktik
Pemerintah-pemerintah Eropa, yang dipimpin oleh Duta Besar Denmark untuk AS Jesper Møller Sørensen serta utusan Greenland Jacob Isbosethsen, telah mulai melobi anggota parlemen AS.
Harapannya agar mereka dapat membujuk Donald Trump mengurungkan ambisi teritorialnya atas pulau tersebut.
Upaya diplomatik ini juga bertujuan merespons kekhawatiran keamanan AS, terutama dengan menekankan bahwa perjanjian pertahanan AS–Denmark tahun 1951, yang diperbarui pada 2004, sudah memungkinkan perluasan signifikan kehadiran militer Amerika di Greenland, termasuk pembangunan pangkalan-pangkalan baru.
Para diplomat juga menggarisbawahi pernyataan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, bahwa serangan AS terhadap Greenland akan menjadi “akhir dari NATO”.
Secara lebih konkret, para duta besar NATO dilaporkan sepakat dalam pertemuan di Brussels awal Januari lalu bahwa aliansi transatlantik perlu meningkatkan pengeluaran militer di kawasan Arktik, mengerahkan lebih banyak peralatan, serta menggelar latihan yang lebih sering dan berskala lebih besar untuk meredakan kekhawatiran keamanan AS.
Meski klaim Trump bahwa Greenland dipenuhi kapal-kapal China dan Rusia dinilai berlebihan, para diplomat percaya bahwa langkah bersama Barat untuk memperkuat keamanan eksternal Greenland dapat menjadi jalan keluar yang paling minim risiko dari krisis ini.
Pejabat Uni Eropa menyebut langkah tersebut dapat dimodelkan dari operasi Baltic Sentry, yang diluncurkan NATO tahun lalu untuk mengamankan infrastruktur di Laut Baltik, serta Eastern Sentry, yang memperluas konsep tersebut untuk melindungi sayap timur Eropa dari ancaman drone dan risiko keamanan lainnya.
2. Sanksi Ekonomi
Secara teori, Uni Eropa memiliki pengaruh ekonomi besar terhadap AS dan dapat mengancam tindakan pembalasan, mulai dari penutupan pangkalan militer AS di Eropa hingga pembatasan pembelian obligasi pemerintah AS oleh negara-negara Eropa.
Sanksi yang paling sering disebut adalah instrumen anti-paksaan Uni Eropa, atau yang dijuluki “bazooka perdagangan”.
Instrumen ini memberi Komisi Eropa kewenangan untuk melarang barang dan jasa AS dari pasar Uni Eropa, menerapkan tarif, mencabut hak kekayaan intelektual, serta memblokir investasi.
Namun, penggunaan instrumen tersebut memerlukan persetujuan pemerintah nasional negara-negara anggota.
Eropa juga sangat bergantung pada perusahaan teknologi AS di berbagai sektor, kata Jean-Marie Guéhenno, mantan pejabat tinggi PBB.
“Baik dalam perlindungan data, kecerdasan buatan, maupun pembaruan perangkat lunak, termasuk untuk pertahanan, Eropa tetap bergantung pada niat baik Amerika,” ujarnya.
Selain itu, agar ancaman sanksi efektif, Trump harus meyakini bahwa ancaman tersebut nyata, sesuatu yang hingga kini dinilai belum terjadi.
3. Berinvestasi di Greenland
Ekonomi Greenland sangat bergantung pada subsidi tahunan dari Denmark, yang mencapai sekitar 4 miliar kroner Denmark (DKK) tahun lalu.
Dana tersebut mencakup sekitar setengah anggaran belanja publik wilayah tersebut dan setara dengan sekitar 20 persen produk domestik bruto (PDB) Greenland.
Janji Trump untuk menginvestasikan miliaran dolar dapat ditandingi oleh Uni Eropa guna menjaga Greenland, yang dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan akan memilih kemerdekaan dari Denmark, agar tidak jatuh ke dalam ketergantungan ekonomi pada AS.
Menurut rancangan proposal Komisi Eropa pada September lalu, mulai 2028 Uni Eropa dapat menggandakan komitmennya kepada Greenland agar setara dengan hibah tahunan Denmark.
Selain itu, Greenland juga dapat mengajukan hingga €44 juta dana Uni Eropa untuk wilayah terpencil yang memiliki hubungan dengan blok tersebut.
Meski AS mungkin mampu menawarkan dana jauh lebih besar, warga Greenland diperkirakan akan berhati-hati membuka diri terhadap perusahaan-perusahaan AS dan enggan kehilangan sistem jaminan sosial ala Nordik setelah meraih kemerdekaan.
4. Mengerahkan Pasukan
Belum jelas apakah ambisi Trump terkait Greenland dapat dipenuhi melalui kesepakatan atau peningkatan keamanan Arktik.
Trump sendiri mengatakan kepada New York Times bahwa kepemilikan AS atas pulau tersebut secara psikologis dibutuhkan untuk keberhasilan.
Dalam sebuah makalah untuk lembaga think tank Bruegel, Moreno Bertoldi dan Marco Buti berpendapat bahwa Uni Eropa harus secara proaktif melindungi Greenland dari ekspansionisme AS.
Mereka menambahkan bahwa Uni Eropa memiliki kapasitas pengerahan cepat yang seharusnya diaktifkan.
Sejalan dengan Copenhagen dan Nuuk, mereka menilai pasukan Eropa perlu dikerahkan ke Greenland sebagai sinyal komitmen Eropa terhadap integritas teritorial Greenland.
Meski langkah tersebut tidak akan sepenuhnya mencegah aneksasi AS, hal itu akan membuatnya jauh lebih rumit.
“Meskipun tidak akan ada kebutuhan untuk konfrontasi bersenjata, pemandangan AS menahan pasukan sekutu terdekatnya akan merusak kredibilitas Amerika, mencoreng reputasi internasionalnya, serta berdampak besar pada opini publik dan Kongres AS,” tulis mereka.
Pekan lalu, juru bicara pemerintah Jerman mengatakan Berlin tengah menyusun rencana, termasuk opsi “pencegahan Eropa”, jika AS mencoba merebut Greenland.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot tahun lalu juga mengemukakan kemungkinan pengerahan kontingen militer Prancis.
Kapasitas pengerahan cepat Uni Eropa merupakan kerangka kerja untuk mengerahkan hingga 5.000 pasukan dari berbagai negara anggota, di bawah komando Uni Eropa, guna merespons krisis di luar wilayah blok tersebut.
Para ahli dan sejumlah politisi menilai langkah ini dapat mengubah perhitungan AS.
“Tidak ada yang percaya bahwa perang antara AS dan Uni Eropa diinginkan atau dapat dimenangkan,” kata Sergey Lagodinsky, anggota Parlemen Eropa dari Partai Hijau Jerman.
“Namun, langkah militer AS terhadap Uni Eropa akan membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi kerja sama pertahanan, pasar, dan kepercayaan global terhadap Amerika Serikat.”
Hal itu bisa membuat Trump berpikir dua kali untuk merebut Greenland.
Apa yang Membuat Trump Tertarik Terhadap Greenland?
Mengutip CNN.com, ada tiga faktor yang saling terkait yang menjadikan Greenland sebagai wilayah strategis yang sangat penting, yakni posisi geopolitiknya, kekayaan sumber daya alam, serta potensi jalur pelayaran utara di sekitarnya.
Greenland terletak di antara Amerika Serikat dan Eropa, serta berada di jalur yang dikenal sebagai celah GIUK, yakni rute maritim antara Greenland, Islandia, dan Inggris yang menghubungkan kawasan Arktik dengan Samudra Atlantik.
Lokasi ini menjadikan Greenland sangat penting dalam mengendalikan akses ke Atlantik Utara, baik untuk kepentingan perdagangan maupun keamanan.
Kekayaan sumber daya alamnya, termasuk minyak, gas, dan mineral langka, semakin menambah nilai strategis wilayah tersebut, terutama di tengah upaya China memanfaatkan dominasinya dalam industri mineral langka untuk memberikan tekanan geopolitik terhadap Amerika Serikat.
Mineral-mineral ini sangat krusial bagi perekonomian global karena digunakan untuk memproduksi berbagai teknologi, mulai dari mobil listrik dan turbin angin hingga peralatan militer.
Kekayaan mineral Greenland diperkirakan akan lebih mudah diakses seiring mencairnya es Arktik akibat krisis iklim.
Namun, proses penambangannya tetap diprediksi sulit karena medan pegunungan yang berat, keterbatasan infrastruktur, serta ketatnya peraturan lingkungan.
Pencairan es juga membuka jalur pelayaran utara untuk waktu yang lebih lama setiap tahunnya, yang berpotensi berdampak besar terhadap pola perdagangan global dan dinamika keamanan.
Trump sendiri kerap meremehkan pentingnya faktor sumber daya alam Greenland.
Kepada wartawan bulan lalu, ia mengatakan, “Kita membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional, bukan untuk mineral.”
Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pandangan mantan penasihat keamanan nasionalnya, Mike Waltz.
Pada Januari 2024, Waltz mengisyaratkan bahwa fokus Trump justru tertuju pada sumber daya alam.
Ia mengatakan kepada Fox News bahwa perhatian pemerintahan terhadap Greenland berkaitan dengan mineral penting dan sumber daya alam.
Seluruh dinamika ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat, China, dan Rusia kini bersaing memperebutkan pengaruh di kawasan Arktik, seiring krisis iklim mengubah lanskap geografis wilayah tersebut.
Lebih dari seperempat wilayah Rusia berada di Arktik, sehingga Rusia sejak lama memandang kawasan itu sebagai elemen vital bagi pertahanannya.
Dalam beberapa tahun terakhir, China juga semakin aktif, dengan menyebut dirinya sebagai “negara dekat Arktik” pada 2018 dan mengejar ambisi membangun jalur sutra kutub sebagai rute pelayaran alternatif di kawasan Arktik.
(, Tiara Shelavie)
