, JAKARTA – Perum Bulog membutuhkan suntikan tenaga baru untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Bulog pun kini tengah mengusulkan kenaikan margin fee menjadi sebesar 7% serta penambahan anggaran dalam penugasan penyerapan dan distribusi beras.
Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa dalam menjalankan penugasan pemerintah, Bulog selama ini hanya menerima margin fee sebesar Rp50 per kilogram beras.
Besaran margin fee yang belum mengalami penyesuaian selama lebih dari 1 dekade tersebut dinilai menyulitkan Bulog untuk meningkatkan layanan distribusi beras ke seluruh pelosok Tanah Air. Harapannya, kenaikan margin fee perusahaan akan mendorong realisasi penerapan beras satu harga di Indonesia.
Adapun, kata Rizal, usulan kenaikan margin fee tersebut telah disetujui dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
“Kalau margin fee naik, Bulog akan meningkatkan layanannya dengan menjadikan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).
Lebih lanjut, usulan kenaikan margin yang diterima Bulog ini merujuk kepada skema penugasan pada BUMN lainnya, seperti PLN dan Pertamina.
Rizal menjelaskan bahwa margin yang memadai bisa membuat kedua perusahaan pelat merah tersebut menyediakan listrik dan BBM satu harga di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa Bulog akan menerapkan skema serupa.
“Jadi dengan tambahan margin fee inilah yang akan menaikkan [dukungan] ongkos ke Indonesia bagian timur, ke Indonesia bagian barat dan sebagainya,” kata purnawirawan TNI berbintang dua ini.
Melansir Antara, sebelumnya, pemerintah mulai membahas pemberian reward (penghargaan) kepada Perum Bulog atas keberhasilan melaksanakan penugasan penyerapan hasil panen gabah beras petani nasional yang telah mencapai lebih dari 3 juta ton setara beras. Pembahasan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Bulog dalam mendukung swasembada pangan nasional tahun 2025.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan dihadiri sejumlah menteri di antaranya Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman.
Selain itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan beberapa perwakilan kementerian/lembaga terkait.
Dalam rakortas itu, pemerintah akan melanjutkan proses usulan reward bagi Perum Bulog ke tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan.
Diberitakan Bisnis sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui bahwa wacana penerapan satu harga eceran tertinggi (HET) beras masih menghadapi tantangan seiring masih minimnya margin fee yang diperoleh Bulog.
“Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 rupiah. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku dengan satu harga? Ya kan enggak mungkin. Kita akan hitung agar nanti beras itu bisa satu harga di seluruh Indonesia,” kata Zulhas usai rapat penetapan cadangan pangan pemerintah di kantornya, Senin (29/12/2025).
Lebih lanjut, dia menyebut bahwa pemerintah akan kembali berkoordinasi mengenai pelaksanaan beras satu harga tersebut.
Pihaknya juga akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mematangkan pembahasan beras satu harga pada 2026.
Pada kesempatan yang sama, Zulhas juga menyampaikan bahwa pemerintah meningkatkan besaran cadangan beras pemerintah (CBP) dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton pada 2026.
Peningkatan pengadaan juga dilakukan untuk cadangan jagung pemerintah (CJP), dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton. Hal ini dilakukan untuk menyukseskan program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG).
“Karena perlu juga itu. Kalau telur perlu banyak, ayam perlu banyak, maka perlu pakan [dari jagung],” ujar Zulhas.
Usulan Tambahan Anggaran
Tak hanya usulan kenaikan margin fee, Bulog juga akan mengajukan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran berkaitan dengan peningkatan target serapan beras dan jagung oleh pemerintah, yakni beras sebanyak 4 juta ton dan jagung sebanyak 1 juta ton pada 2026.
“Mungkin kami akan menghadap Pak Menteri Keuangan dalam hal ini, supaya segera kita tindak lanjut penyerapan baik beras maupun jagung,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).
Lebih lanjut, dia berharap agar Bulog dapat mendapatkan dukungan dana yang bersumber dari APBN sehingga tidak dikenakan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman ke perbankan.
Apabila skenario tersebut tidak terwujud, maka Rizal berharap dukungan tersebut dapat bersumber dari dana bantuan operator investasi pemerintah (OIP) dengan bunga lebih rendah.
“Kalau harus pinjam di bank-bank Himbara [Himpunan Bank Milik Negara] kan bunganya agak tinggi. Mudah-mudahan kita dapat APBN ataupun dana bantuan OIP yang bunganya hanya 2%,” ujar pensiunan TNI berpangkat bintang dua ini.
Adapun, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencantumkan alokasi anggaran Perum Bulog senilai Rp22,73 triliun. Alokasi tersebut juga merupakan dana OIP dengan tugas utama penyerapan gabah dan beras petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
