Tepat tiga belas bulan lalu, pada 3 Desember 2024, sebuah tulisan dipublikasikan ke ruang publik. Kini, 3 Januari 2026, gaungnya belum sepenuhnya reda. Artikel itu terus dipersoalkan hingga akhir tahun kemarin (2025) di berbagai forum, seolah baru terbit kemarin, seolah waktu tak pernah memberi jarak untuk membaca dengan lebih jernih.
Tulisan tersebut berjudul Ironi Menjadi Koordinator Pendamping Desa. Pada hari yang sama ketika dipublikasikan, artikel itu sempat menjadi headline di , menandai tingginya atensi pembaca terhadap tema yang diangkat, sekaligus menunjukkan bahwa isu pendampingan desa memiliki resonansi luas di ruang publik.
Keberatan atas tulisan tersebut disampaikan berulang kali. Namun keberatan itu lebih sering hadir sebagai penilaian awal daripada sebagai upaya memahami isi secara menyeluruh. Teks dibicarakan tanpa selalu dibaca tuntas, arahnya disimpulkan lebih dulu, lalu ditempatkan dalam kerangka persepsi yang telah terbentuk.
Yang kemudian dipersoalkan bukan lagi teks sebagaimana adanya, melainkan tafsir yang berkembang di luar tulisan itu sendiri. Potongan asumsi disatukan dengan kepentingan lain, lalu dikaitkan pada hal-hal yang sesungguhnya tidak memiliki relasi langsung dengan argumen utama artikel tersebut.
Ironisnya, setiap kali artikel itu disebut, yang muncul bukan perdebatan gagasan secara utuh, melainkan pengulangan narasi yang sama. Narasi itu perlahan menjauh dari isi aslinya. Di titik ini, persoalan tampaknya bergeser dari tulisan menuju persoalan kesediaan membaca secara menyeluruh dan berimbang.
Atas tulisan itu pula, penulis kemudian dicap provokatif. Tuduhan tersebut berkembang menjadi anggapan bahwa artikel itu memprovokasi kebijakan kementerian, seolah kritik reflektif otomatis dimaknai sebagai upaya menggoyang otoritas atau mempertanyakan legitimasi kebijakan yang ada.
Pelabelan semacam ini kerap bekerja cepat dalam ruang birokrasi. Ia tidak selalu lahir dari pembacaan mendalam, melainkan dari kekhawatiran akan dampak tafsir. Dengan satu label, teks tidak lagi ditempatkan sebagai bahan dialog, melainkan sebagai potensi persoalan yang perlu dikelola.
Proses klarifikasi pun digelar. Secara prosedural, ruang tersebut dibuka untuk penjelasan. Namun dalam praktiknya, klarifikasi lebih banyak bergerak sebagai upaya penyamaan persepsi, sementara pembacaan mendalam atas teks tidak sepenuhnya menjadi pusat pembahasan.
Pertanyaan paling mendasar sebenarnya sederhana: bagian mana dari tulisan itu yang dinilai problematis. Namun pertanyaan tersebut tidak pernah dijawab secara spesifik. Tidak ada kutipan kalimat, tidak ada rujukan paragraf, tidak ada analisis teks yang dapat diuji secara objektif.
Alih-alih membedah isi tulisan, pembicaraan kerap bergeser ke isu lain yang lebih umum. Diskusi menjauh dari substansi teks dan bergerak ke wilayah penafsiran yang lebih luas. Pada titik itu, menjadi jelas bahwa yang dipersoalkan bukan semata isi tulisan, melainkan posisi kritik itu sendiri.
Di sinilah pledoi ini perlu diletakkan. Kritik yang disampaikan melalui tulisan bukanlah tindakan provokasi, melainkan praktik refleksi. Ia tidak dimaksudkan untuk melemahkan institusi, tetapi untuk memperkaya cara pandang terhadap praktik kebijakan dan dinamika di lapangan.
Dalam tradisi tata kelola yang sehat, kritik justru menjadi bagian dari mekanisme pembelajaran. Ia bekerja melalui bahasa, argumen, dan konteks. Jika kritik dibaca sebagai ancaman, persoalannya bukan pada kritik itu sendiri, melainkan pada kesiapan sistem dalam mengelola perbedaan pandangan.
Literasi membaca menjadi kunci dalam persoalan ini. Membaca bukan sekadar mengenali kata, tetapi memahami maksud, menelusuri logika, dan menempatkan teks dalam konteksnya. Tanpa literasi semacam itu, tulisan apa pun berpotensi disalahpahami, betapapun hati-hati ia disusun.
Tulisan, pada akhirnya, tidak dapat membela dirinya sendiri. Ia sepenuhnya bergantung pada pembacanya. Ketika pembaca berada dalam posisi otoritas, tanggung jawab etis untuk membaca secara adil dan utuh justru menjadi semakin penting.
Pledoi ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan kritik terhadap tulisan, apalagi menutup ruang evaluasi. Ia justru ingin menegaskan bahwa kritik dan klarifikasi hanya akan bermakna jika bertumpu pada pembacaan yang jujur, proporsional, dan berbasis teks.
Menutup refleksi ini, satu hal patut ditegaskan. Klarifikasi sejati bukan soal membenarkan kesimpulan yang telah ada, melainkan kesediaan menunda penilaian demi memahami. Tanpa itu, tulisan akan terus dipersoalkan tanpa pernah benar-benar dibaca, dan dialog kebijakan akan kehilangan kedalaman yang seharusnya ia miliki.
