Kabupaten Kediri kembali menunjukkan komitmen pemerintahnya dalam memberikan akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh warganya. Dalam sebuah pernyataan resmi, Bupati Kediri, Mas Dhito, menyatakan bahwa layanan kesehatan akan diberikan secara gratis kepada warga miskin mulai tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan.
Pernyataan Mas Dhito ini menggema setelah beberapa kebijakan serupa telah dijalankan sebelumnya, seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah membantu banyak warga. Seperti yang dilaporkan oleh Dewi Ayu Kartika Ganesti (22), seorang warga Kediri yang terdaftar sebagai peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), layanan kesehatan melalui JKN memberikan manfaat nyata. Ia menjelaskan pengalaman pribadinya saat mengalami gangguan kesehatan serius dan mendapatkan pelayanan lengkap tanpa biaya tambahan.
Keputusan Mas Dhito juga berangkat dari pengalaman masyarakat di wilayah-wilayah lain, seperti Dusun Galuhan, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, yang baru saja meresmikan Jalan Gotong Royong. Acara tersebut tidak hanya menjadi momen pembukaan akses jalan, tetapi juga menjadi ajang sosialisasi pentingnya kesehatan dan kebersamaan masyarakat. Ratusan ibu-ibu dari kelompok senam Desa Kandat tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung meriah dan penuh keakraban.
Dalam acara tersebut, warga juga memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang disediakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Ketua Panitia Peresmian Jalan Gotong Royong, Arifin, menyampaikan harapan agar masyarakat semakin membudayakan hidup sehat. Di sisi lain, ia juga mendorong Pemerintah Desa Kandat agar proses legalitas Jalan Gotong Royong dapat segera disahkan.
Kebijakan layanan kesehatan gratis untuk warga miskin ini juga sejalan dengan program Universal Health Coverage (UHC) yang digalakkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Tahun 2022, Pemkot Kediri telah mengalokasikan anggaran hingga 37 milyar sebagai pembiayaan iuran kepesertaan BPJS masyarakat, lebih besar 2 milyar daripada tahun sebelumnya. Program ini mencakup layanan kesehatan yang tidak hanya gratis, tetapi juga berkualitas dan ramah bagi semua lapisan masyarakat.
Mas Dhito menegaskan bahwa kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap, dengan fokus pada warga miskin yang belum memiliki akses layanan kesehatan yang memadai. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi warga yang harus menghadapi kesulitan finansial saat sakit, sehingga kualitas hidup masyarakat bisa meningkat secara signifikan.
“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan maksimal secara gratis, cukup menunjukkan KTP Kota Kediri saja, jadi kalau belum ada BPJS pun tidak masalah,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Apip Permana.
Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga, dan pemerintah siap menjadi pelindung dan penjamin layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan begitu, masyarakat bisa hidup lebih sehat dan sejahtera, serta dapat berkontribusi positif bagi kemajuan daerah.
