KediriNews.com – Antrean warga mengular di pangkalan tabung gas elpiji 3 kg milik Nur Aliyah, di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, pada 10 Juni 2025. Ratusan ibu-ibu dan pelaku usaha kecil terlihat antre sejak pagi hari untuk mendapatkan stok gas elpiji yang sangat langka. “Sudah tiga tempat tapi kosong semua. Terpaksa tetap berusaha mencari gas elpiji, karena kalau mau ganti kayu bakar tidak ada tempat,” ujar Rina Palupi, salah satu warga yang antre.
Penyebab Kelangkaan Elpiji 3 Kg
Kelangkaan elpiji 3 kg di Kecamatan Pesantren bukanlah hal baru. Sejak penerapan kebijakan pemerintah yang melarang pengecer menjual elpiji bersubsidi per 1 Februari 2025, distribusi gas melon hanya tersedia di pangkalan resmi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan. Namun, dampaknya justru membuat masyarakat kesulitan, terutama mereka yang biasa membeli dari warung-warung kecil atau pengecer.
Pakar bahan bakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yuswidjajanto, menjelaskan bahwa kebijakan ini awalnya dimaksudkan untuk menekan penyalahgunaan subsidi. “Dengan pembatasan distribusi melalui pangkalan resmi, diharapkan subsidi lebih terkontrol,” katanya. Namun, ia juga menyatakan bahwa dalam proses implementasi, masalah seperti kelangkaan dan antrean sering terjadi.
Dampak pada Pelaku Usaha Kecil
Kelangkaan elpiji 3 kg juga memberi dampak signifikan pada pelaku usaha mikro dan kecil. Binti Rofiah, penjual nasi kuning dan nasi lontong, mengeluh karena stok gas di rumah tinggal satu tabung. “Kalau tidak dapat, besok tidak bisa jualan nasi kuning dan nasi lontong lagi,” keluhnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada elpiji 3 kg sangat tinggi bagi masyarakat kecil.
Selain itu, kebijakan ini juga memengaruhi para penjual eceran yang selama ini menjadi sumber utama masyarakat mendapatkan gas. “Harga elpiji di pangkalan resmi Rp18.000, tapi jaraknya agak jauh, tambah biaya lagi mas. Mending saya beli di warung Madura, harganya Rp20.000-21.000,” ujar seorang tukang bakso yang biasa berkeliling di daerah tersebut.
Tantangan Distribusi dan Pengawasan
Nur Aliyah, pemilik pangkalan elpiji 3 kg, mengaku mengalami pengurangan pengiriman dari agen. “Jika dalam sebulan biasanya mendapatkan delapan kali pengiriman reguler dengan kuota 100 sampai 150 tabung sekali kirim, dan pengiriman nonreguler empat kali sebulan dengan kuota antara 80 sampai 120 tabung. Namun sejak empat bulan terakhir, pengiriman nonreguler dikurangi satu kali dalam sebulan,” jelasnya. Hal ini menyebabkan pasokan elpiji tidak cukup untuk memenuhi permintaan warga.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif. “Melarang elpiji 3 kg dijual pengecer sehingga terjadi kelangkaan. Rakyat yang terbiasa beli di warung-warung biasa itu menunggu di pangkalan,” ujarnya. Ia menyarankan sistem distribusi tertutup dengan subsidi yang diberikan langsung kepada penerima yang terdata secara valid oleh pemerintah.
Harapan Masyarakat
Warga di Kecamatan Pesantren berharap pihak Pertamina kembali melakukan pengiriman elpiji 3 kg seperti biasanya, agar elpiji mudah didapat dan tidak mengganggu aktivitas harian. “Pasokan 100 tabung elpiji di pangkalan milik Nur Aliyah langsung habis dalam waktu tidak sampai satu jam,” kata salah satu warga. Antrean yang panjang dan stok yang tidak cukup terus menjadi isu penting yang perlu segera diatasi.
Kesimpulan
Kelangkaan elpiji 3 kg di Kecamatan Pesantren menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi masyarakat akibat kebijakan pemerintah. Meskipun tujuan kebijakan tersebut baik, yaitu mengendalikan subsidi dan meningkatkan pengawasan, dampaknya terasa nyata pada masyarakat kecil. Diperlukan solusi yang lebih efektif dan inklusif agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengorbankan keadilan dan kenyamanan hidup.
