Venezuela dan Amerika Serikat memiliki hubungan yang penuh ketegangan sejak beberapa dekade lalu. Isu-isu politik, ekonomi, dan hukum sering kali menjadi sumber perselisihan antara dua negara ini. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah konflik kekuasaan dan intervensi asing, terutama dalam konteks pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
Pada 2024, Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh militer AS di New York dan diadili atas tuduhan memperdagangkan narkotika, mengimpor kokain, serta kepemilikan senapan mesin dan alat peledak. Ini menandai peristiwa penting dalam hubungan kedua negara, karena penangkapan ini dianggap ilegal oleh banyak ahli hukum internasional. Barry Pollack, pengacara ternama dari AS, yang dikenal dengan rekam jejaknya dalam kasus-kasus kompleks seperti pembebasan Julian Assange, kini menjadi pembela Maduro.
Menurut ahli hukum internasional Alonso Gurmendi dari London School of Economics, penangkapan Maduro jelas ilegal berdasarkan hukum internasional. Menurutnya, tiga situasi yang membenarkan tindakan militer lintas batas tidak terpenuhi dalam kasus ini: izin Dewan Keamanan PBB, pembelaan diri, atau persetujuan negara. “Tidak ada satu pun dari tiga izin tersebut ada, oleh karena itu operasi tersebut merupakan tindakan ilegal menurut hukum internasional,” ujar Gurmendi.
Selain itu, argumen kekebalan hukum bagi kepala negara juga menjadi salah satu pertahanan yang diajukan untuk Maduro. William Shabas, profesor ilmu hukum internasional di Universitas Middlesex, menyatakan bahwa kepala negara menikmati kekebalan hukum di hadapan pengadilan negara lain. Namun, Shabas juga mencatat bahwa preseden seperti penangkapan Jenderal Panama Manuel Noriega pada tahun 1990 bisa menjadi acuan, meskipun ia menilai ada perbedaan penting antara kasus Noriega dan situasi Maduro.
Krisis ekonomi dan politik di Venezuela juga menjadi faktor utama dalam ketegangan antara dua negara. Selama bertahun-tahun, Venezuela mengalami krisis ekonomi yang parah, termasuk inflasi tinggi, kelangkaan bahan pokok, dan ketergantungan berlebihan pada sektor minyak. Amerika Serikat sering kali menuduh pemerintahan Maduro melakukan korupsi dan mengabaikan kebutuhan rakyat, sementara Maduro menuduh AS melakukan intervensi untuk menjatuhkan pemerintahannya.
Beberapa insiden seperti pemadaman listrik besar-besaran di Venezuela pada 2023 juga dituduh sebagai akibat dari serangan cyber atau elektromagnetik yang dilakukan oleh AS. Meski tidak ada bukti konkret yang dapat dibuktikan, klaim ini semakin memperburuk hubungan diplomatik antara kedua negara.
Di sisi lain, AS juga memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Venezuela, termasuk melarang perdagangan minyak dan mengisolasi pemerintahan Maduro secara internasional. Sanksi ini dianggap sebagai upaya untuk memaksa Maduro mengubah kebijakan atau menyerahkan kekuasaan kepada oposisi yang didukung AS, seperti Juan Guaido.
Konflik ini juga memengaruhi hubungan antara AS dan negara-negara tetangga di Amerika Latin. Beberapa negara seperti Kolombia dan Brasil menentang intervensi militer AS terhadap Venezuela, karena khawatir akan memicu ketegangan regional dan krisis kemanusiaan. Turki, yang mendukung Maduro, juga mengecam tindakan AS yang dinilai tidak adil terhadap Venezuela.
Dalam skenario terburuk, potensi perang atau intervensi militer AS terhadap Venezuela tetap menjadi ancaman nyata. Namun, banyak analis percaya bahwa AS lebih cenderung menggunakan metode diplomasi, sanksi ekonomi, dan tekanan politik untuk mencapai tujuannya tanpa mengakhiri konflik secara langsung.
