KediriNews.com – Warga bantaran Sungai Brantas di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kembali menggelar aksi demo pada 2 Desember 2025 untuk menolak praktik tambang pasir ilegal yang semakin meresahkan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aktivitas penambangan yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar.
“Kami tidak bisa diam lagi. Tambang pasir ilegal terus mengancam ekosistem sungai dan mengganggu kehidupan kami,” ujar salah satu peserta demonstrasi, Suryadi, dalam orasinya. Ia menyebutkan bahwa warga setempat telah lama mengeluhkan adanya aktivitas penambangan yang tidak memiliki izin resmi dan sering kali dilakukan di malam hari tanpa pengawasan.
Aksi ini berlangsung di depan Kantor Kecamatan Mojo, dengan ratusan warga turut serta. Mereka membawa spanduk bertuliskan “TOLAK TAMBANG PASIR ILEGAL!” dan “Lindungi Sungai Brantas, Lindungi Kehidupan Kami!” Selain itu, para peserta juga meminta pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam menindak pelaku tambang ilegal.
Dampak Tambang Pasir Ilegal
Tambang pasir ilegal tidak hanya merusak aliran air Sungai Brantas, tetapi juga berdampak buruk terhadap pertanian dan perikanan masyarakat sekitar. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kediri, sejumlah wilayah di sekitar sungai telah mengalami penurunan kualitas air akibat aktivitas tambang yang tidak terkontrol.
Selain itu, kegiatan penambangan ilegal juga meningkatkan risiko banjir. Pemangkasan hutan dan penggalian pasir di tepi sungai membuat tanah menjadi gundul dan rentan longsor. Hal ini berpotensi menyebabkan bencana alam yang lebih besar jika tidak segera ditangani.
- Pencemaran Air: Aktivitas tambang pasir ilegal menyebabkan partikel tanah dan limbah masuk ke aliran sungai, sehingga mengurangi kualitas air.
- Gangguan Ekosistem: Perubahan aliran sungai dan hilangnya habitat ikan menyebabkan kerugian bagi petani ikan dan nelayan.
- Ancaman Banjir: Penggalian pasir di tepi sungai mengurangi daya tahan tanah terhadap curah hujan tinggi.
- Pengangguran dan Ketidakstabilan Ekonomi: Penambangan ilegal sering kali menggantikan pekerjaan tradisional seperti pertanian dan perikanan.
Respons Pemerintah dan Masyarakat
Menanggapi aksi warga, pihak pemerintah daerah mulai mengambil langkah-langkah lebih tegas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kediri, Arif Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan inspeksi lapangan dan memperketat pengawasan terhadap area tambang ilegal.
“Kami akan bekerja sama dengan polisi dan instansi terkait untuk menindak pelaku tambang ilegal. Kami juga akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penambangan yang tidak berizin,” ujar Arif.
Di sisi lain, masyarakat setempat juga mulai aktif melaporkan aktivitas penambangan ilegal melalui hotline lingkungan dan media sosial. Banyak warga yang mengungkapkan kekecewaan terhadap kurangnya tindakan dari pihak berwajib dalam beberapa tahun terakhir.
Harapan dan Tuntutan Warga
Dalam orasinya, para peserta demo menuntut pemerintah untuk segera menghentikan semua aktivitas tambang pasir ilegal dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Mereka juga meminta agar pemerintah memberikan alternatif pekerjaan yang layak bagi warga yang sebelumnya bergantung pada aktivitas tambang.
“Kami ingin hidup aman dan nyaman. Bukan hanya hidup dalam ketakutan karena tambang ilegal,” kata Rina, salah satu ibu rumah tangga yang turut dalam aksi tersebut.
Langkah Masa Depan
Untuk mencegah penambangan ilegal di masa depan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam harus terus digelorakan.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan agar tidak ada lagi ruang bagi praktik tambang ilegal. Dengan kesadaran bersama, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
