KediriNews.com – Protes warga Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, terhadap rencana pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung yang dinilai menggusur sejumlah bangunan sekolah dan lahan pendidikan, memicu gelombang kekecewaan di kalangan wali murid. Aksi protes ini digelar pada 5 Desember 2025, dengan ratusan warga menuntut pihak pengelola proyek untuk meninjau ulang rencana penggusuran tersebut.
Proses pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung, yang diprakarsai oleh PT Surya Sapta Agung Tol (BUJT) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, telah menjadi sorotan publik sejak beberapa bulan terakhir. Namun, isu penggusuran sekolah dan tanah pendidikan di wilayah Kecamatan Kras membuat warga semakin marah. “Kami tidak ingin anak-anak kami kehilangan akses pendidikan hanya karena proyek infrastruktur,” ujar salah satu wali murid, Andi, kepada media lokal.
- Tol Kediri-Tulungagung: Proyek Besar dengan Dampak Luas
Jalan Tol Kediri-Tulungagung merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikerjakan oleh PT Surya Sapta Agung Tol. Proyek ini memiliki panjang total 44,17 kilometer, dengan anggaran investasi mencapai Rp9,92 triliun. Sebagian besar jalan tol ini melalui wilayah Kecamatan Kras, yang berisi beberapa sekolah dasar dan menengah.
Menurut Direktur Gudang Garam Istata T. Siddharta, proyek ini awalnya ditargetkan selesai dalam kuartal III/2025. Namun, keterlambatan konstruksi telah terjadi, sehingga penyelesaian proyek diperkirakan molor hingga beberapa tahun ke depan. “Ada keterlambatan di situ buat pelaksanaan konstruksi dan penyelesaiannya. Itu memang sedikit menjadi masalah bagi kami,” kata Istata dalam sebuah acara public expose.
- Warga Kecamatan Kras Mengeluhkan Penggusuran Sekolah
Sejumlah sekolah di Kecamatan Kras disebut akan terkena dampak dari rencana pembangunan jalan tol. Beberapa di antaranya bahkan sudah mulai mengalami perubahan fungsi lahan. Warga khawatir bahwa anak-anak mereka akan kehilangan akses pendidikan yang layak akibat penggusuran.
“Kami tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Anak-anak harus tetap bisa belajar dengan nyaman,” ujar Budi, seorang warga setempat. Ia menambahkan bahwa warga Kecamatan Kras belum diberi informasi yang jelas tentang rencana penggusuran dan solusi alternatif yang tersedia.
- Pemkab Kediri Meminta Solusi Cepat
Dalam waktu singkat, isu ini telah menarik perhatian pemerintah kabupaten Kediri. Wakil Bupati Kediri, Drajat, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan pihak pengelola proyek dan warga setempat. “Kami akan memastikan bahwa hak warga, terutama anak-anak, tidak terganggu oleh proyek ini,” ujarnya.
Pemkab juga menegaskan bahwa semua proses penggusuran harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. “Kami akan memastikan bahwa semua pihak mendapat keadilan, termasuk warga yang tinggal di sekitar proyek,” tambah Drajat.
- Solusi yang Ditawarkan oleh Pihak Pengelola Proyek
PT Surya Sapta Agung Tol, sebagai badan usaha jalan tol (BUJT), telah memberikan beberapa solusi untuk mengatasi kekhawatiran warga. Salah satunya adalah pemberian kompensasi berupa bantuan dana pendidikan atau pemindahan lokasi sekolah jika diperlukan.
Namun, warga masih merasa kurang puas dengan tawaran ini. “Kami ingin ada solusi yang lebih konkret, bukan hanya janji-janji,” ujar Ibu Rina, seorang wali murid yang turut serta dalam aksi protes. Ia menegaskan bahwa warga akan terus memperjuangkan hak mereka sampai ada keputusan yang adil.
- Masa Depan Pendidikan di Kecamatan Kras
Aksi protes warga Kecamatan Kras ini menjadi pertanda bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan. Mereka tidak ingin anak-anak mereka terancam kehilangan akses pendidikan hanya karena proyek infrastruktur.
Di sisi lain, proyek Jalan Tol Kediri-Tulungagung tetap menjadi prioritas pemerintah daerah dan pusat. Namun, para ahli dan aktivis sosial memperingatkan bahwa proyek seperti ini harus diiringi dengan langkah-langkah mitigasi yang baik, termasuk perlindungan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan hidup.
