Sulsel Menghasilkan Dua Jenderal Perempuan TNI, Satu Ahli Hukum, Satu Penguasa Laut

Perempuan Sulawesi Selatan yang Memimpin di TNI

Sulawesi Selatan kembali menegaskan reputasinya sebagai lumbung tokoh nasional. Dari daerah ini, lahir dua jenderal perempuan TNI yang mencetak sejarah di matra berbeda. Salah satu di antaranya berada di ranah hukum militer, sementara yang lain berkarier di kekuatan laut. Mereka adalah Brigjen TNI Faridah Faisal dan Laksamana Muda (Purn) Christina Maria Rantetana.

Keduanya, meskipun berasal dari generasi dan jalur karier yang berbeda, sama-sama menjadi pelopor perempuan di institusi militer. Dikenal dengan disiplin dan hierarki ketat, mereka membuktikan bahwa perempuan mampu memimpin di lingkungan yang biasanya dominasi laki-laki.

Faridah Faisal: Jenderal Hukum Militer Pertama

Brigjen TNI Faridah Faisal resmi menjabat Kepala Pengadilan Militer Utama (Kadilmiltama) ke-11 pada 9 Februari 2026. Jabatan ini merupakan posisi tertinggi dalam struktur peradilan militer, yang membawahi Dilmil (Pengadilan Militer), Dilmilti (Pengadilan Militer Tinggi), hingga pengadilan militer pertempuran.

Perempuan kelahiran Makassar, 23 Juni 1968 ini menjadi perempuan pertama yang memimpin lembaga tersebut sejak peradilan militer modern dibentuk berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Latar belakang pendidikannya kuat di bidang hukum. Ia meraih gelar Sarjana Hukum pada 1991 dan Magister Hukum pada 2011 di Universitas Hasanuddin. Setahun setelah lulus S1, ia mengikuti Sepamilwa 1992 dari Korps Hukum (Chk), jalur yang diperuntukkan bagi sarjana hukum untuk menjadi perwira TNI.

Karier Faridah ditempa di berbagai satuan hukum, mulai dari Kumdam VII/Wirabuana hingga dipercaya menjadi Kadilmil di Yogyakarta dan Makassar. Ia juga pernah menjabat Kadilmilti di Surabaya dan Jakarta serta menjadi anggota Pokkimiltama di Mahkamah Agung.

Beberapa perkara besar pernah ia tangani, termasuk kasus pembunuhan berencana yang melibatkan perwira menengah TNI pada 2021. Selain itu, ia juga menangani perkara yang menjadi sorotan nasional seperti Tragedi Cebongan. Pengalamannya itu memperlihatkan konsistensi dan ketegasannya dalam menegakkan hukum di lingkungan militer.

Christina Maria Rantetana: Pelopor Bintang di Matra Laut

Jauh sebelum Faridah memimpin peradilan militer, Christina Maria Rantetana sudah lebih dulu memecahkan “plafon kaca” di tubuh TNI Angkatan Laut. Lahir di Makale, Tana Toraja, 24 Juli 1955, ia bergabung dengan TNI AL pada 1979 melalui jalur perwira sukarela dan menjadi bagian dari Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal).

Pada 1 November 2002, ia promosi menjadi Laksamana Pertama (bintang satu), menjadikannya jenderal perempuan pertama di TNI AL dan bahkan yang pertama di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Di lingkungan militer laut yang identik dengan operasi tempur dan pelayaran panjang, capaian itu bukan hal biasa.

Saat itu, jumlah perwira tinggi perempuan di lingkungan militer Asia Tenggara nyaris tidak ada. Christina juga mencatatkan diri sebagai perempuan TNI AL pertama yang mengikuti Royal Australian Naval Staff Course di Sydney serta anggota Kowal pertama yang meraih gelar magister di Tulane University, Amerika Serikat.

Kariernya tak berhenti di militer. Ia dua kali menjadi anggota DPR RI dari Fraksi TNI/Polri (1997–1999 dan 1999–2004) dan pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi. Ia dikenal vokal mendorong perluasan peran Kowal agar tidak hanya ditempatkan di sektor administratif, tetapi juga diberi ruang di kapal perang dan satuan strategis.

Christina wafat pada usia 61 tahun dan dimakamkan secara militer di Tana Toraja.

Dua Generasi, Satu Pesan: Perempuan Bisa Memimpin

Jika Christina membuka jalan sebagai perempuan pertama berbintang di matra laut, Faridah melanjutkan tongkat estafet di ranah supremasi hukum militer. Satu berasal dari Toraja, satu dari Makassar. Satu menembus dominasi laut, satu mengawal marwah hukum prajurit.

Keduanya membuktikan bahwa profesionalisme, pendidikan, dan integritas mampu membawa perempuan Sulawesi Selatan ke puncak karier militer. Jejak mereka bukan sekadar soal pangkat bintang di pundak, melainkan tentang perubahan paradigma, institusi militer modern memberi ruang bagi kompetensi, tanpa memandang gender.