KABAR-TASIKMALAYA.COM – Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi dinilai oleh sejumlah seniman di Kota Tasikmalaya sebagai wali kota yang tak peduli terhadap seni dan budaya. Padahal seni dan budaya adalah wajah peradaban manusia.
Tudingan sejumlah aktivis seni terhadap wali kota Tasikmalaya yang tak peduli seni itu memang bukan tanpa alasan.
Karena sejak menjabat sebagai wali kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi tak pernah sekalipun menghadiri agenda-agenda seni dan budaya yang digelar oleh para seniman Tasikmalaya.
Direktur Lembaga Seni Mahasiswa Islam Cabang Tasikmalaya, Cepi Sultoni mengatakan, pada saat Komunitas Cermin menggelar Festival Seni Akhir Tahun, hingga Syukur Waktu ke 14, dalam setiap rangkaian acaranya wali kota tidak pernah hadir.
“Padahal setiap rangkaian acara, selalu diundang. Ada 4 rangkaian acara yang selalu diundang. Bahkan sampai malam puncak kemaren tahun baru, tetap tak mau datang,” katanya.
Dia menjelaskan, saat gelaran Syukur Waktu, pihaknya mengundang wali kota. Begitu juga dengan bedah buku Teten Sudirman, wali kota juga diundang, termasuk launching buku Teroka Kota, hingga malam puncak akhir tahun.
“Kalau tak hadir sekali-kali, kami bisa maklum. Mungkin karena kesibukannya. Tapi kalau setiap kali diundang oleh seniman selalu tidak hadir, wajar jika kami menduga kalau wali kota tak suka seni,” katanya.
Bahkan lanjut Cepi, wajar juga jika para seniman menilai bahwa wali kota tak peduli terhadap seni dan budaya.
“Kalau tidak suka seni, itu urusan pribadi. Negara tidak pernah mewajibkan pejabat publik punya selera tertentu. Tetapi ketika seseorang menjabat sebagai Wali Kota Tasikmalaya, maka selera pribadi harus berhenti menjadi alasan. Yang berlaku bukan lagi ‘saya suka atau tidak suka’, melainkan ‘saya bertanggung jawab atau tidak’,” kata dia.
Dia juga mengatakan bahwa seni bukan hobi segelintir orang. Seni adalah wajah peradaban. Mengabaikan seni, kata dia, sama artinya dengan mengabaikan kesadaran budaya warganya sendiri.
“Ia merekam jeritan sosial yang tak terdengar di ruang birokrasi, merawat ingatan kolektif yang sering dihapus oleh kepentingan kekuasaan, dan memberi ruang bernapas bagi generasi muda agar tidak tumbuh dalam kekosongan makna,” katanya.
Cepi mengatakan, Tasikmalaya memiliki sejarah, tradisi, dan potensi seni yang hidup di tengah masyarakat. “Namun semua itu akan mati pelan-pelan jika pemimpinnya tidak memiliki keberpihakan,” katanya.
Ketika seni tidak dianggap penting, lanjutnya, maka kebijakan akan lahir tanpa kepekaan. “Anggaran kebudayaan dipinggirkan, ruang ekspresi dipersempit, dan seniman hanya dijadikan properti acara, dipanggil saat dibutuhkan, dilupakan setelahnya,” tegas Aktivis HMI ini.
Diakuinya, seorang Wali Kota memang tidak harus paham estetika, tetapi ia wajib paham tanggung jawab.
“Jabatan publik bukan ruang untuk mengekspresikan selera personal, melainkan amanah untuk melayani seluruh warga, termasuk mereka yang hidup dari karya, dari panggung kecil, dari kata-kata, dari nada, dari lukisan yang sering tidak menghasilkan apa-apa selain kejujuran,” katanya.
Menurutnya, pembangunan tanpa seni adalah pembangunan tanpa nurani. Kota mungkin tampak maju di atas kertas, tetapi miskin jiwa di kehidupan nyata.
“Jalan diperlebar, gedung ditinggikan, tetapi manusia di dalamnya kehilangan ruang untuk berpikir, merasakan, dan mengkritik. Padahal seni justru menjadi alat kontrol sosial agar kekuasaan tidak berjalan sewenang-wenang,” katanya.
“Saya menilai ketidakpedulian Wali Kota terhadap seni bukan persoalan remeh. Ini persoalan arah. Apakah Tasikmalaya ingin dibangun sebagai kota yang beradab dan berbudaya, atau sekadar kota administratif yang kering imajinasi?”tukasnya.
Terakhir, dia mengingatkan bahwa sejarah selalu jujur mencatat. Ia tidak hanya mengingat berapa banyak proyek yang dibangun, tetapi juga apa yang dihancurkan secara diam-diam.
“Dan pemimpin yang membiarkan seni mati di kotanya, pada akhirnya akan dikenang bukan karena keberhasilannya, melainkan karena kehilangannya,” ujar Cepi.***
