Ringkasan Berita:
- Kemendukbangga/BKKBN memprioritaskan trauma healing dan dukungan psikososial bagi kelompok rentan, khususnya sasaran 3B dan lansia di wilayah terdampak bencana Sumatera.
- Intervensi dilakukan sejak fase awal pascabencana melalui pembentukan posko dan penyaluran berbagai layanan, termasuk kesehatan dan keluarga berencana.
- Pemerintah memastikan pendampingan tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan akses dan potensi bencana susulan.
, JAKARTA — Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau BKKBN memberikan dukungan psikososial serta perlindungan, bagi sasaran 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD) di wilayah terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, S.Ag, mengatakan, trauma healing diutamakan bagi sasaran 3B dan lansia.
“Terpenting, apa yang menjadi kewenangan kami dan bisa kami bantu bagi masyarakat terdampak, kami laksanakan,” tegas Menteri Wihaji saat memimpin rapat bersama jajarannya di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Jumat (02/01/2026).
Di wilayah terdampak bencana seperti di Aceh, Kemendukbangga membentuk posko dan memfokuskan intervensi pada kelompok rentan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif sejak fase awal pascabencana.
Berbagai layanan diberikan di lokasi terdampak, mulai dari penyaluran bantuan, trauma healing hingga pelayanan dan sosialisasi keluarga berencana.
Sasaran layanan yang mencakup balita, anak, remaja, ibu hamil dan menyusui, serta lansia, tetap dijangkau meski menghadapi keterbatasan akses dan medan sulit.
“Pendampingan dan pelayanan kesehatan terus berlanjut bagi balita, ibu menyusui, ibu hamil, dan lansia di tengah masih adanya bencana susulan,” ujar Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Dra. Mardalena Wati Yulia.
DPR Bentuk Satgas Bencana
Untuk memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana, DPR memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh.
“Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini (Aceh). Kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing satu untuk ikut berkantor di sini,” kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025).
Keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga di lokasi yang sama itu diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan.
“Supaya semua terkoordinasi dan bisa kemudian kita selalu mengupdate perkembangan tugas-tugas dari masing-masing supaya tadi seperti yang diharapkan oleh Pak Gubernur Aceh bahwa jelas antara kemudian apa yang kita fokuskan dan yang kita kerjakan,” ujar Dasco.
Dasco juga menegaskan bahwa rapat koordinasi yang digelar ini untuk memastikan seluruh langkah pemulihan pascabencana dapat berjalan terkoordinasi dan terfokus.
“Saya sampaikan kepada Pak Gubernur memang tujuan kita melakukan rapat koordinasi supaya semua terkoordinasi dengan baik dan fokus,” pungkasnya.
Great Institute juga mendukung langkah DPR membentuk Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera dan berkantor di Aceh tersebut.
Sebab, Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto, menilai pembentukan Satgas tersebut merupakan langkah strategis dan responsif atas situasi kebencanaan di Sumatera.
Hal tersebut, sekaligus menjadi tindak lanjut dari keputusan Presiden Prabowo Subianto pada pekan sebelumnya.
“Riset kami berbasis mesin big data menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap penanganan bencana di Sumatera.”
“Pembentukan Satgas Pemulihan Sumatera ini merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik,” kata Sudarto dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
Sudarto juga mendukung peran DPR yang diprakarsai oleh Dasco, yang dinilainya aspiratif dan relevan dengan kondisi sosial politik terkini di wilayah terdampak.
Keberadaan Satgas yang berkantor langsung di Aceh itu pun diharapkan mampu menurunkan tensi ketegangan di masyarakat.
Sekaligus memperbaiki persepsi publik terhadap kehadiran negara yang sempat menurun akibat mispersepsi dan lemahnya koordinasi dalam beberapa waktu terakhir.
“Oleh karena itu, Satgas ini sebaiknya menunjuk juru bicara resmi yang aktif menyampaikan perkembangan penanganan bencana, sehingga masyarakat merasa negara benar-benar hadir,” ujarnya.
