KPK paparkan strategi pencegahan korupsi di Ramadhan Leadership Camp Sulsel

Makassar,

Tri Budi Rochmanto, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, memberikan paparan mengenai strategi pencegahan korupsi kepada peserta Ramadhan Leadership Camp yang diselenggarakan oleh Pemprov Sulsel di Asrama Haji Makassar pada 22 hingga 28 Februari 2026. Dalam sesi tersebut, Tri Budi menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya terkait dengan tindakan represif, tetapi juga memerlukan perbaikan sistem dan ekosistem pemerintahan daerah.

Menurut Tri Budi, pembenahan tata kelola pemerintah serta pembangunan ekosistem pemerintahan daerah menjadi langkah penting dalam upaya mencegah korupsi. Hal ini telah menjadi bagian dari program pemerintah Astacita. Ia menilai bahwa komitmen untuk menjaga integritas dan transparansi adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan efektif.

Salah satu langkah awal dalam pencegahan korupsi, kata Tri Budi, adalah memahami definisi dan jenis-jenis tindak pidana korupsi (TPK). Berdasarkan definisi dari Transparency International, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Dengan pemahaman ini, masyarakat dan aparatur pemerintah dapat lebih waspada terhadap tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan kerugian negara.

Tri Budi mengidentifikasi tiga jenis korupsi yang sering terjadi. Pertama, petty corruption, yaitu penyalahgunaan wewenang dalam interaksi sehari-hari antara pejabat publik dan masyarakat. Contohnya adalah dalam pengurusan dokumen kependudukan yang dilakukan dengan imbalan kecil. Kedua, grand corruption, yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan tingkat tinggi yang menguntungkan segelintir pihak dan merugikan banyak orang. Ketiga, political corruption atau state capture corruption, yang mencakup manipulasi kebijakan oleh pengambil keputusan politik untuk mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaan.

Selain itu, Tri Budi juga menyampaikan informasi tentang operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK dalam menangani kasus-kasus suap terhadap pejabat. Operasi ini memiliki dampak signifikan terhadap kerugian negara dan menjadi salah satu bentuk tindakan konkret dalam pemberantasan korupsi.

Dalam kesempatan ini, Tri Budi juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses pemerintahan. Masyarakat harus sadar akan hak dan kewajibannya dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga anti-korupsi, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat dan aman dari praktik korupsi.

Pembicaraan ini juga menjadi momen penting bagi para peserta Ramadhan Leadership Camp untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dan moral dalam menjalankan tugas pemerintahan. Melalui berbagai diskusi dan simulasi, peserta diajak untuk memahami bagaimana korupsi bisa muncul dan bagaimana cara mencegahnya secara efektif.

Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, pemberantasan korupsi tidak lagi hanya menjadi tugas institusi tertentu, tetapi juga tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, harapan besar dapat terwujud dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkelanjutan.