,JAKARTA – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) merupakan salah satu program bantuan sosial dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan. Program ini disalurkan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan rumah tangga penerima manfaat.
Dilansir dari laman resmi Dinas Sosial Surakarta, layanan bansos BPNT memiliki persyaratan dan mekanisme tertentu yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mengajukan atau memastikan status kepesertaan bantuan tersebut.
Persyaratan Daftar BPNT
Bagi masyarakat yang ingin mengajukan diri sebagai calon penerima BPNT, terdapat beberapa persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi. Persyaratan ini tergolong sederhana, namun menjadi dasar utama dalam proses pendataan dan verifikasi.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
Dokumen tersebut digunakan untuk mencocokkan identitas dan status kependudukan pemohon dalam sistem data milik pemerintah. Oleh karena itu, pastikan data pada KTP dan KK sudah sesuai dan valid.
Prosedur Pengajuan BPNT
Setelah persyaratan dipenuhi, proses pengajuan BPNT akan melalui beberapa tahapan. Setiap tahapan bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
- Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas terkait di wilayah domisili.
- Petugas melakukan pengecekan apakah pemohon terdaftar dalam Sistem E-SIK.
- Petugas mengecek apakah nama pemohon tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui Sistem SIKS-NG.
- Petugas memastikan apakah pemohon sudah terdaftar sebagai penerima BPNT atau belum.
- Petugas memberikan penjelasan kepada pemohon sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang diinginkan.
Proses ini penting untuk menghindari duplikasi penerima bantuan serta memastikan bantuan sosial diberikan secara adil dan transparan.
Syarat Utama Menerima Bansos BPNT
Untuk bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, seperti BPNT, PKH (Program Keluarga Harapan), maupun KIS PBI (Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran), masyarakat wajib terdaftar dalam Desil 1 hingga Desil 5 DTSEN yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
DTKS atau DTSEN menjadi acuan utama pemerintah dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial. Masyarakat yang berada pada desil 6 hingga 10 dianggap tidak masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin, sehingga tidak layak diusulkan sebagai penerima bansos.
Oleh sebab itu, memastikan status kepesertaan dalam DTKS menjadi langkah krusial sebelum mengajukan bantuan.
Cara Mendaftarkan Diri Agar Berpeluang Mendapatkan BPNT
Bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam DTKS atau ingin mengusulkan sebagai penerima bansos BPNT, pendaftaran dapat dilakukan secara langsung melalui desa atau kelurahan setempat.
Langkah-langkah pengusulan bantuan antara lain:
-
Menyiapkan Dokumen
Pemohon perlu membawa dokumen asli dan fotokopi KTP serta KK, surat pengantar RT/RW, serta foto rumah tampak depan, ruang tamu, dan dapur. Foto tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi tempat tinggal pemohon.
-
Datang ke Kantor Desa atau Kelurahan
Pemohon mendatangi kantor desa atau kelurahan sesuai domisili dan menyampaikan maksud untuk mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial.
-
Musyawarah Desa atau Kelurahan
Data pemohon akan dicatat dan dibahas dalam forum Musyawarah Desa atau Kelurahan (Musdes/Muskel). Forum ini bertujuan menentukan warga yang dinilai layak menerima bantuan berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial.
-
Verifikasi oleh Dinas Sosial
Apabila disetujui dalam musyawarah, data pemohon akan diteruskan ke Dinas Sosial kabupaten atau kota. Petugas akan melakukan verifikasi dan validasi, termasuk kemungkinan kunjungan langsung ke rumah pemohon.
-
Pengesahan dan Input Data
Setelah dinyatakan lolos verifikasi, data akan disahkan oleh bupati atau wali kota dan diinput ke dalam sistem untuk diteruskan ke Kementerian Sosial.
Jadwal Pencairan BPNT Terbaru Tahun 2026
Pada tahun 2026, pencairan BPNT diperkirakan masih mengikuti pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni disalurkan secara bertahap dan menyesuaikan wilayah penerima.
Secara umum, jadwal pencairan BPNT 2026 diproyeksikan sebagai berikut:
- Januari–Maret 2026: Tahap awal penyaluran
- April–Juni 2026: Tahap lanjutan
- Juli–September 2026: Tahap ketiga
- Oktober–Desember 2026: Tahap akhir tahun
Penyaluran dilakukan setiap bulan melalui mekanisme non-tunai, sehingga penerima dapat memanfaatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok.
Dengan memahami persyaratan, mekanisme pengajuan, serta jadwal pencairan BPNT 2026, masyarakat diharapkan dapat lebih siap dan proaktif dalam mengakses bantuan sosial yang disediakan pemerintah.
