Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku telah menerima laporan sebanyak 80 ton bantuan logistik yang disalurkan ke wilayah tengah Aceh hilang. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran terhadap transparansi penyaluran bantuan bencana di kawasan tersebut. Dalam konferensi pers, Mualem menyampaikan bahwa ia mendengar kabar “berita burung” tentang kehilangan bantuan tersebut, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gubernur Aceh memastikan bahwa bantuan yang dikirimkan ke wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah sudah disalurkan secara maksimal. Namun, ia menegaskan bahwa penyaluran harus tepat sasaran. “Kita cek dulu apa betul atau tidak. Yang baru dengar berita burung, tidak kita percayakan,” ujar Mualem. Ia juga menyatakan akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menelusuri kebenaran laporan tersebut.
Di sisi lain, Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, membantah keras dugaan adanya 80 ton bantuan yang hilang. Menurutnya, isu tersebut merupakan informasi yang tidak benar dan bisa merusak kepercayaan para donatur. “Eh ini hilang, di makan siapa. Demi Allah, satu sen kita tidak makan,” ujarnya. Tagore menegaskan bahwa seluruh bantuan yang masuk ke gudang logistik telah tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak Pemkab Bener Meriah juga menjelaskan bahwa semua logistik yang masuk melalui Bandara Rembele diawasi ketat oleh TNI AU. Kepala Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, Ilham Abdi, memastikan bahwa setiap bantuan yang diterima memiliki dokumen administrasi lengkap. “Jika bantuan sudah resmi tercatat diterima oleh gudang logistik, maka setiap penerimanya akan tercatat secara administrasi dan sudah ada SOP ketika akan disalurkan kepada siapa, jumlahnya berapa,” jelasnya.
Meski demikian, isu hilangnya 80 ton bantuan Aceh tetap menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Gubernur Aceh berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak bencana.
Dari sisi teknis, penyaluran bantuan bencana memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, relawan, dan donatur. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang kuat, diharapkan tidak ada lagi dugaan penyaluran bantuan yang tidak sesuai harapan.
Penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan hilangnya 80 ton bantuan Aceh masih dilakukan oleh pihak berwenang. Dengan kerja sama antara Gubernur Aceh, Bupati Bener Meriah, TNI, dan Polri, diharapkan kejelasan dapat segera diperoleh. Semua pihak berkomitmen untuk memastikan bahwa bantuan bencana dapat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cepat dan tepat.
